Stop Kriminalisasi Dalam Demokrasi

Penguasa diminta menghentikan praktik kriminalisasi dalam demokrasi terhadap rakyat. Hingga saat ini, rakyat malah jadi budak di negeri sendiri.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Soekarno Hatta Institut Hatta Taliwang. Dia menilai, pemerintah telah abai dan menelantarkan rakyat yang malah dibiarkan memikirkan sendiri masalahnya.

Hingga kini, urai Hatta, pemerintah telah didekte oleh kekuatan baru yang bernama neoliberal. Itulah sebabnya harga berbagai bahan pokok terus melonjak, mulai dari perabotan rumah tangga, paka­ian, makanan dan minuman serta bahan mentah seperti ikan dan garam diimpor dari negara asing.

"Akibatnya, rakyat semakin tidak berdaya, kecuali hanya menjual tenaga dan jasanya sebagai pekerja. Itu pun sangat terbatas. Karena lebih banyak lagi warga masyarakat yang tidak punya pekerjaan yang pan­tas untuk menghidupi dirinya maupun keluarga," tuturnya.

Berbagai persoalan ril yang dihadapi masyarakat itu, lanjut Hatta, telah dihimpun dan dituliskannya dalam catatan berupa buku saku kecil yang dibagikannya ke siapa saja.

Hatta Taliwang menyampai­kan, dari data dan fakta yang dihimpun, tergambar bagaima­na neolib bisa berkembang dan menjarah Indonesia. Bahkan hingga sekarang sangat terasa semakin mencekik rakyat.

"Seperti beralihnya sejum­lah BUMN yang sepatutnya melindungi kepentingan orang banyak, seperti bumi, air, lis­trik, perkebunan, eh kini bera­lih ke tangan asing," ujarnya.

Sementara negara sendiri terkesan mulai melakukan upaya melepaskan diri dari tanggung jawab sosial, sep­erti mengalihkan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak rakyat memperoleh pekerjaan yang layak, jaminan kesehatan, pendidikan. "Itu semua dialih­kan kepada pihak swasta dengan orientasi utama menangguk keuntungan," cetus Hatta.

Intinya, Hatta berkesim­pulan, praktek kriminal da­lam demokrasi harus segera diakhiri. ***