Masa Penahanan Bupati Abdul Latief Diperpanjang KPK

Masa penahanan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latief diperpanjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan bahwa penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan perkara yang menjerat Abdul Latief.

"ALA, Bupati Hulu Sungai Tengah perpanjangan penahanan 30 hari dari 5 April 2018 sampai dengan 4 Mei 2018," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (3/4)

Abdul diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pegawai negeri. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sebagai Bupati, Abdul diduga menerima fee dari sejumlah proyek-proyek dalam APBD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Selain itu, dia juga diduga telah menerima fee dari proyek-proyek di sejumlah dinas dengan kisaran 7.5 persen sampai 10 persen setiap proyeknya. Total dugaan grafikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ALA yang diterima setidak-tidaknya Rp 23 Miliar.

Dalam proses pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Abdul Latief disangka melanggar Pasal 12 B Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi.

Sedangkan, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, Abdul Latief disangkakan melanggar Pasal 3 Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Padana Pencucian Uang. [sam]