Berita

Ilustrasi/RT

Dunia

Inggris Danai 33.000 Guru Untuk Promosikan Jihadi Di Sekolah Palestina

SELASA, 03 APRIL 2018 | 12:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Inggris mendanai 33.000 guru untuk mempromosikan kurikulum yang mengajarkan jihad dan kemartiran di sekolah-sekolah Palestina untuk melawan Israel.

Dalam jawabannya yang diberikan kepada Parlemen Inggris, Menteri Negara untuk Pembangunan Internasional Alistair Burt menegaskan bahwa uang pembayar pajak Inggris sebagian digunakan untuk mendanai upah sekitar 33.000 guru yang menggunakan kurikulum baru tersebut.

Awal pekan lalu, Burt mengatakan bahwa semua sekolah Palestina di Tepi Barat menggunakan kurikulum PA 2017 yang direvisi. Para pegawai negeri dan guru didanai Inggris.


Selain itu, dia menambahkan bahwa sekitar USD 24,6 juta dihabiskan untuk mendukung orang Palestina sepanjang tahun lalu saja.

Sementara itu, dimuat Russia Today, materi studi dari sekolah-sekolah di Palestina dinilai mendorong anak-anak menuju kekerasan. Hal itu merujuk pada sebuah tinjauan oleh Institut untuk Pemantauan Perdamaian dan Toleransi Budaya dalam Pendidikan Sekolah (IMPACT-se) pada Oktober 2017 lalu.

Dikatakan program sekolah tidak hanya mengutuk Israel tetapi juga disediakan dasar pemikiran untuk perang.

"Kurikulum memberi tekanan pada pemuda Palestina untuk melakukan kekerasan dengan cara yang lebih luas dan canggih," begitu keterangan pihak IMPACT-se.

"Wacana ini ditulis dalam istilah kemartiran nasionalis dan religius, di seluruh sains, sastra, sejarah dan buku-buku pendidikan agama," sambungnya.

Laporan ini memberikan banyak ilustrasi yang mendukung klaim tersebut. Ini menggambarkan bagaimana kekerasan bahkan menembus buku pelajaran fisika. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya