Berita

Alex Indra Lukman/Net

Politik

PDIP: Tidak Pantas Minta Tarif Naik Lagi

MINGGU, 01 APRIL 2018 | 23:45 WIB | LAPORAN:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pengemudi ojek online tak lagi menuntut pemerintah mengerek tarif.

Banteng gemuk meminta pengemudi ojek online komitmen dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan pihak aplikator soal perubahan tarif bawah.

"Kan sudah disepakati dari  Rp 1600 jadi Rp 2000 per kilometer," ujar politisi PDIP Alex Indra Lukman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/1).


Jurubicara Fraksi PDIP di DPR ini menyebut tidak pantas jika masih saja ada pengemudi yang mendesak kenaikan tarif. Kenaikan tarif ditetapkan berdasarkan pembicaraan perusahaan aplikator dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama dengan Menteri Komunikasi, Rudiantara dan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Pemerintah kan tidak memutuskan sepihak tentang tarif tapi setelah menerima aspirasi dari para pengojek online dan selanjutnya mengundang pihak aplikator untuk membuat rumusan tarif," jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa pengemudi harus memikirkan kenyamanan penumpang dengan meminta tarif.

"Ini soal jasa, Anda mahal dan tidak nyaman maka akan muncul alternatif lain," tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya