Jaringan aktivis Merdeka Seratus Persen (Derap) menyerukan aksi tabur garam di depan Istana, Jakarta Pusat.
"PP No. 9/2018 telah mengusik rasa nasionalisme, rasa kejujuran dan rasa keadilan maka Derap turun aksi hari Selasa (3 April)," ujar Jurubicara Derap, Amos Hutauruk dalam keterangannya yang diterima redaksi, Minggu (2/4).
PP No. 9/2018 dimaksud tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman.
Dalam PP ini ditegaskan, persetujuan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk bahan baku dan bahan penolong industri sesuai rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setelah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, kekisruhan angka kuota impor garam telah menimbulkan kecurigaan publik. Derap menduga munculnya kuota angka 3,7 juta ton sangat sarat manipulatif.
"Kami kuat menduga, Airlangga menggunakan jabatannya sebagai calo kepentingan para mafia garam untuk menggolkan kuota impor 3,7 juta ton itu (garam), " ujarnya.
Maka dari itu Derap mengusulkan data kebutuhan garam nasional harus dibentuk tim independen pendataan kebutuhan garam nasional sebagai solusi yang adil untuk menyelesaikan perseteruan antara data Menteri Perindustrian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kami menuntut Presiden memerintahkan pendataan ulang kembali kebutuhan garam nasional dengan membentuk tim independen agar fair," tegasnya.
Aksi tabur garam yang diinisiasi oleh Derap juga akan diikuti oleh kalangan aktivis '98.
"Rakyat tidak boleh diam ketika ada kebohongan dan sudah tugas angkatan 98 untuk sampaikan ke presiden kalau kerja menterinya tidak benar," pungkasnya.
[wid]
