Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: 2019 Momentum Tepat Keluar Dari Demokrasi Kriminal

MINGGU, 01 APRIL 2018 | 05:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ada yang salah dari sistem di Indonesia, sehingga banyak pejabat publik yang terciduk dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Begitu kata ekonom seniot, Dr Rizal Ramli saat berbicara di acara Nongkrong Politik bertema "Menuju Indonesia Emas" yang digelar RMOLSumut di Kafe Jumpa Kawan, Medan, Sabtu (31/3).

"Hari ini ada 300 dari 350 bupati masuk penjara, setengah dari gubernur yang ada di Indonesia masuk penjara, ratusan anggota DPR, DPRD masuk juga. Itu artinya bukan lagi kasus orang per orang tetapi sudah sistemnya. Sistemnya harus dibenerin," kata Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.


RR, sapaannya, kemudian memberikan sebuah ilustrasi tentang pandangannya itu. Dalam ilustrasi itu, dia mengibarat seorang anak Medan yang pergi ke Singapura. Selama hidup di Singapura, si anak Medan ini bisa taat aturan yang ada di Negeri Singa itu. Ini lantaran Singapura menegakkan aturan di tengah masyarakat.

"Sebaliknya, anak Singapura datang ke Bintan dan mengikuti cara hidup orang Indonesia. Dia jadi ikut aturan begajulanl. Jadi ada sistem yang harus diperbaiki, ada perilaku yang harus diubah,” tegasnya.

Tahun 2019, kata RR, adalah momentum tepat bagi bangsa ini untuk keluar dari sistem demokrasi kriminal tersebut. Pilpres 2019 harus membuka kesempatan untuk menjadi demokrasi yang amanah.

"Pada 2019 nanti, kita harus ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang amanah," ajak Rizal yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Demokrasi amanah itu, lanjutnya, akan meninggalkan model penjajahan partai politik ala negara kapitalis, Amerika Serikat. Sehingga parpol tidak lagi dipaksa mencari uang dengan cara-cara tidak benar, seperti mengkorupsi dana dari anggaran belanja negara dan daerah.  

"Total colongan beramai-ramai itu Rp 75 triliun. Hanya 10 persen yang disumbangkan ke partai politik, 90 persennya dibagi-bagi. Itu sebab anggota DPR-DPRD memiliki kemakmuran yang jauh lebih tinggi dari rakyat jelata," tukasnya seperti diberitakan RMOLSumut.com. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya