Berita

SYL/Net

Politik

Oposisi Harus Ikut Sehatkan Demokrasi

MINGGU, 01 APRIL 2018 | 02:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai politik yang menjadi oposisi pemerintah harus turut memberikan kontribusi dalam menyehatkan demokrasi. Artinya, kritik yang dilontarkan berdasarkan dengan data dan fakta, sehingga perdebatan yang muncul menjadi substansial.

"Jadi perdebatannya substansial. Jangan cuma cebang-cebong atau melontarkan tudingan tanpa fakta dan data kuat," ujar kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/3).

SYL menjelaskan bahwa oposisi memang bertugas mengkritik kebijakan pemerintah yang dirasa salah. Namun demikian, oposisi juga bertanggung jawab memastikan kritiknya tidak sembarangan dilontarkan.


"Pemerintah dan oposisi seharusnya bekerja dengan cara masing-masing untuk kesejahteraan bangsa. Bukan sekadar membuat kegaduhan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak substansial," kata politisi yang baru menyebrang dari Golkar ke Nasdem itu.

Dia kemudian membandingkan perdebatan antara oposisi dan pemerintah di berbagai negara maju. Perdebatan itu, sambungnya, bahkan dibawa pihak oposisi dalam sebuah artikel di jurnal ilmiah untuk menguatkan argumen kritik yang dilontarkan.

"Sementara saat debat-debat publik, pemerintah dan oposisi saling menunjukkan data pendukung pendapat dan kebijakan masing-masing," lanjutnya.

"Jadi kerja oposisi itu kerja politik dan politik yang baik diarahkan untuk melayani kepentingan warga. Bukan sekadar melayani nafsu berkuasa," tukas Syahrul. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya