Berita

Korea Utara/Net

Dunia

PBB Masukkan Puluhan Kapal Dan Bisnis Dalam Daftar Hitam Karena Penyelundupan Korea Utara

SABTU, 31 MARET 2018 | 10:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Keamanan PBB memasukkan daftar hitam 27 kapal, 21 perusahaan dan seorang pengusaha yang digunakan untuk membantu Korea Utara menghindari sanksi.

Bertindak atas permintaan dari Amerika Serikat, langkah ini adalah paket pemberian sanksi terbesar yang pernah ada di Korea Utara yang disetujui oleh komite dewan.

Langkah ini merupakan bagian dari tindakan keras global terhadap penyelundupan komoditas Korea Utara yang melanggar resolusi sanksi PBB, yang diadopsi sebagai tanggapan terhadap uji coba rudal nuklir dan balistik Pyongyang.


Sanksi itu disetujui ketika Amerika Serikat bergerak untuk membuka pembicaraan dengan Korea Utara dalam upaya nuklirnya, dengan kemungkinan KTT antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong Un pada akhir Mei.

Terlepas dari pembukaan diplomatik, Amerika Serikat telah menegaskan bahwa mereka akan tetap menekan Pyongyang untuk bergeser dengan menekan dengan sanksi.

Duta besar Trump untuk PBB, Nikki Haley, pada hari Jumat menyambut paket sanksi sebagai hal yang bersejarah. Dia menyebut bahwa ini dalah upaya kami untuk menjaga tekanan maksimum pada rezim Korea Utara.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan Keamanan, serta Jepang dan Korea Selatan, untuk bekerja bersama kami untuk mempertahankan tekanan dan komitmen mereka untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan meminta pelanggar bertanggung jawab," tambah Haley seperti dimuat Channel News Asia.

Sebanyak 13 kapal tanker dan kapal kargo Korea Utara dilarang dari pelabuhan di seluruh dunia bersama dengan 12 kapal lain untuk membantu Pyongyang menyelundupkan komoditas terlarang atau memasok pengiriman minyak dan bahan bakar.

Dua kapal Korea Utara lainnya dilanda pembekuan aset global, tetapi tidak dilarang masuk pelabuhan.

Dua puluh satu perusahaan pelayaran dan perdagangan dilanda pembekuan aset. Tiga dari mereka berbasis di Hong Kong termasuk Huaxin Shipping, yang mengirimkan pengiriman batubara Korea Utara ke Vietnam pada bulan Oktober. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya