Berita

Logo HTI/Net

Politik

Usai Status Hukum Dicabut, HTI Hanya Tersisa Mantan Anggota

JUMAT, 30 MARET 2018 | 01:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ahli hukum tata negara dihadirkan pemerintah dalam lanjutan sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis (29/3).

Pemerintah sebagai tergugat menghadirkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum administrasi negara.

"Saya salah satu penyusun UU Administrasi Pemerintahan," aku Zudan saat sidang.


Kata dia, status badan hukum suatu organisasi akan hilang tatkala pencabutan badan hukumnya sudah ditandatangani oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang.

Zudan menjelaskan dengan adanya pencabutan status badan hukum perkumpulan HTI, dan berdasarkan pasal 80A Perppu 2/2017, maka perkumpulan HTI dinyatakan bubar. Dengan kata lain, HTI yang status badan hukumnya telah dicabut melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 kini hanya tinggal menyisakan mantan anggota HTI saja.

"Ketika sudah ditandatangani penetapan pencabutan badan hukumnya oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang, maka baju atau status badan hukum suatu organisasi sudah terlepas dan yang tersisa hanya lah anggota-anggota atau mantan anggota badan hukum tersebut," urainya.

Pemerintah mencabut status hukum HTI karena menilai kegiatan ormas tersebut bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, serta mengancam kedaulatan NKRI. Sebab HTI bermaksud mendirikan Negara Trans-Nasional Islam dan menyebarluaskan system serta paham khilafah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya