Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Jokowi: Mestinya Ngurus Izin Usaha Dagang 2 Menit

CPNS Diminta Cepat, Responsif Dan Kepo
RABU, 28 MARET 2018 | 09:24 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden Jokowi, kemarin, memberikan wejangan kepada 5.165 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dia meminta calon birokrat tersebut bersikap sesuai tuntutan zaman, yakni cepat, efisien, dan inovatif.

Jokowi menyampaikan beberapa pesan penting kepada CPNS. Antara lain, pertama, se­orang birokrat harus bekerja ce­pat, responsif, dan lebih efisien.

Dia mengaku jengkel melihat masih lambannya proses pengurusan izin usaha. Misalnya, mengurus Surat Izin Usaha Per­dagangan (SIUP). Menurutnya, saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya pernah mengecek proses perizinan terse­but. Dan, ternyata prosesnya memakan waktu hingga dua minggu.


"Izin SIUP hanya berisi data mengenai nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal kerja, hingga jenis usaha. Itu hanya butuh waktu dua menit," ungkap Jokowi di Senayan, Jakarta.

Ketika itu, lanjut Jokowi, di­rinya mencari tahu penyebabnya. Ternyata, hal itu terjadi hanya karena menunggu tanda tangan kepaLa kantor.

"Saat itu saya jengkel sekali. Untung saja orangnya nggak ada, kalau ada saya gaplok langsung," cetusnya.

Jokowi menuturkan, masyarakat sejatinya ingin dilayani cepat dan para birokrat harus bekerja lebih cepat. "Jika proses perizinan bisa selesai 3 menit, ya harus 3 menit. Jangan sampai berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan," pintanya.

Selain memudahkan masyarakat, papar Jokowi, pelayanan cepat diperlukan untuk menghadapi perubahan zaman. Kalau tidak cepat, Indonesia tidak bisa menghadapi persaingan global.

Kedua, birokrat harus kepo. Jokowi meminta, para birokrat muda harus mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Terutama, terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebab, dengan rasa ingin tahu yang besar, bisa membaca aspi­rasi masyarakat.

"Pesan saya, saudara harus terus penuh dengan rasa keingin­tahuan. Rasa ingin tahu. Ini penting sekali. Kalau bahasa anak muda sekarang, harus kepo. Sekali lagi, harus kepo. Jangan hanya kepo kepada mantan pacar saja," canda Jokowi.

Dan, ketiga, birokrat harus melakukan inovasi. Jokowi mengingatkan, perkembangan dunia sangat dinamis. Misalnya sebuah teknologi muncul, baru saja dipelajari, sudah muncul teknologi yang baru. Oleh se­bab itu, birokrat harus mampu berinovasi untuk mengimbangi perkembangan agar Indonesia bisa semakin baik.

Presiden ingin CPNS yang ter­pilih saat ini akan menjadi mo­tor penggerak bangsa. Apalagi, mereka orang-orang pilihan. Dari 2,4 juta yang mendaftar CPNS di 2017 hanya sebanyak 33 ribu yang diterima.

"Saudara-saudara ini warga negara terpilih. Saudara-saudara juga punya tanggung jawab yang besar, tanggung jawab sosial, tanggung jawab dalam meng­hormati hukum dan ketertiban sosial, tanggung jawab menjun­jung tinggi etika dan sopan san­tun dan saudara menjadi sosok istimewa bagi bangsa ini karena terpilih tadi," jelasnya.

Ekonomi 16 Besar

Selain ke CPNS, Presiden Jokowi memberikan wejangan kepada anggota Asosiasi De­wan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seluruh Indonesia (Adkasi). Jokowi mengajak para anggota Adkasi untuk mening­katkan kerja sama dan kinerja untuk membangun perekono­mian. Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi 5 terbesar di dunia pada 2045.

"Untuk masuk 5 besar diper­lukan optimisme dan kerja sama semua pihak dalam memajukan Indonesia lebih baik lagi. Jangan berpuas diri dengan 16 besar," katanya.

Jokowi menyebutkan tantangan yang harus dilewati Indonesia agar ekonominya bisa tembus ke jajaran 5 besar dunia. Antara lain menekan ketimpangan dan mengatasi kemiskinan. ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya