Berita

Setya Novanto/Net

Politik

Kesaksian Novanto Belum Bisa Disebut Fakta Kebenaran

SABTU, 24 MARET 2018 | 00:37 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kesaksian terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek KTP-el, Setya Novanto dalam persidangan kasus tersebut tidak serta merta bisa langsung disebut sebagai fakta kebenaran.

Begitu kata Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi kesaksian Novanto yang menyebut nama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut menerima aliran dana korupsi KTP-el dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/3) lalu.

Menurutnya, agar pernyataan Novanto itu menjadi fakta kebenaran, maka harus dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain.


"Dalam konteks yang disebutkan oleh Setnov bisa menjadi fakta hukum jika sudah dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang disebut Setnov yakni Made Oka Masagung dan Andi Narogong. Hal ini menjadi mutlak karena belum tentu yang dikemukakan terdakwa Setnov suatu fakta kebenaran," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (23/3).

Abdul Fickar menilai bahwa kesaksian Novanto itu harus terus didalami. Jika informasi yang diberikan benar, maka Puan dan Pramono harus diperiksa. Tapi jika informasi yang diberikan gagal divalidasi, maka ada konsekuensi yuridis yang harus ditanggung baik info itu dikarang sendiri.

"Jika benar info itu tidak benar, maka tidak ada alasan untuk memeriksa lebih lanjut perkembangan fakta itu," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya