Berita

Setya Novanto/Net

Politik

Sebut Puan Dan Pramono, Cara Setya Novanto Caper Ke Jokowi

JUMAT, 23 MARET 2018 | 23:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP-el, Setya Novanto menyebut nama dua kader PDIP merupakan cara mantan ketua umum Golkar itu mencari perhatian (caper) ke Presiden Joko Widodo.

Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan tertulinya kepada redaksi, Jumat (23/3).

"Sepertinya hanya ingin menarik perhatian Joko Widodo saja, yang akhirnya Joko Widodo bersuara dengan mempersilakan KPK untuk memeriksa Puan dan Pramono jika memang ada buktinya," ujarnya.


Arief mengaku ragu dengan kesaksian Setya Novanto yang mengaku mendengar ada aliran korupsi KTP-el ke dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung, yang diberikan lewat Oka Masagung.

"Alasannya aneh, katanya cuma karena Oka Masagung dekat dengan keluarga Sukarno," ujar Arief yang ragu dengan kesaksian Novanto.

Menurutnya, kedudukan Pramono Anung kala itu tidak berhubungan dengan proyek KTP-el yang anggarannya diajukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pramono Anung tidak sama sekali ada pada domain pemutus anggaran KTP-el, begitu juga Puan Maharani yang menjadi ketua Fraksi PDIP juga tidak masuk dalam domain proyek KTP-el," urainya.

"Jadi pengakuan Setnov itu tidak mendasar terkait uang 500 ribu dollar yang mengalir ke Puan dan Pramono Anung," tegasnya.

Ia kemudian menanggapi sikap Jokowi yang langsung mempersilakan KPK memeriksa Puan Dan Pramono. Menurutnya, sikap itu lebih bernuansa politik penyanderaan terhadap PDI Perjuangan.

"Sepertinya jelang Pilpres Joko Widodo mulai pencitraan nih, seakan akan tidak peduli dengan dua Kader PDI Perjuangan yang diakui Setnov menerima aliran dana hasil korupsi KTP-el," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya