Berita

Kuntoro Bogaandri/Net

Wawancara

WAWANCARA

Kuntoro Bogaandri: Kalau Tidak Percaya Data Kementan & BPS, Mau Percaya Data Siapa Lagi?

JUMAT, 23 MARET 2018 | 11:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sumirnya data pangan yang bertebaran saat ini membuat ke­bingungan banyak pihak. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri menyayangkan masih adanya perdebatan mengenai data pangan saat ini.

Ditegaskan dia, lonjakan luas lahan dan panen saat ini meru­pakan data real time di lapangan yang sudah terverifikasi secara akurat menggunakan teknologi citra landsat dan pemantauan langsung oleh para mantri (petugas pencatat di lapangan) sebelum dikeluarkan secara resmi melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kalau bukan BPS, Kementan, siapa lagi yang bisa dipercaya (data pangan)? Maaf ya kalau orang luar ini kan tidak punya data, tidak punya perangkat, cuma mengawang-ngawang saja. Kita ini yang justru punya alat dan teknologi itu bersama perangkat dan aparatnya. Dan kami tidak ada tendensi besar-besarkan data luas lahan dan panen itu," tegas Kuntoro, kemarin. Berikut pernyataan peraih gelar PhD dalam bidang ekonomi dan kebi­jakan pertanian dari Kagoshima University-Jepang ini:


Masih ada kalangan yang sangsi dengan data pangan yang ada saat ini. Bagaimana itu?
Kadang memang ada pihak yang mempertanyakan. Tapi itu tidak salah. Makanya kami memberi jawaban. Pertama validasi data. Kementan ini memiliki struktur sampai level desa, mantri tani dan sebagainya baik menge­nai luas panen, luas tanam, dan seterusnya.

Kemudian kami juga punya citra satelit landsat untuk itu sehingga bisa deteksi luas panen dan tanam. Jadi itu sudah akurat, jangan diperdebatkan lagi luas panen, jumlah produksi karena Insya Allah itu mendekati kebe­naran. Kalaupun ada error tidak sampai 5 persen.

Jadi akurasi data yang diterbitkan Kementan bisa diper­tanggungjawabkan ya?

Akurasinya bisa dipertanggujawabkan. Memang citra landsat itu masih data mentah, tapi kami memiliki Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian untuk olah itu. Di pusdatin (pusat data dan informasi) juga ada. Itu bah­kan bisa dilihat melalui website dan di-publish ke masyarakat luas. Tapi tetap yang berhak keluarkan secara resmi data pertanian itu BPS. Tetapi supporting datanya Kementan karena BPS ini kan tidak punya kaki tangan sampai di lapangan. Kami punya.

Jadi untuk data resmi itu tetap diterbitkan oleh BPS yang bersumber dari Kementan begitu?
Iya. Kalau BPS dan Kementan tidak dipercaya, sekarang siapa lagi yang bisa dipercaya. Maaf ya kalau orang luar ini kan tidak punya perangkat, data mereka darimana? Cuma mengawang-ngawang. Sementara kita yang justru punya alat, teknologi dan perangkat untuk itu. Dan kami tidak ada tendensi besar-besarkan data luas lahan, luas panen dan data produksi pangan itu. Jadi jangan ada polemik lagi menge­nai data pangan. Data yang akurat itu ada di BPS dan Kementan.

Bagaimana Anda menang­gapi sikap pihak-pihak yang masih skeptis melihat data pangan yang disajikan?
Skeptisime adalah sifat tidak mau menerima dengan mu­dah dan selalu meragukan ses­uatu jika belum ada bukti yang benar-benar jelas. Karena itulah untuk para skeptikus ini perlu diberi penjelasan dan informasi yang akurat untuk mengklarifika­si cara pandangnya. Pemerintah tentu memiliki keinginan mem­benahi sektor hulu maupun hilir (distribusi dan pasar). Cuma pernyataan beberapa pakar di media nasional dalam minggu-minggu terakhir terkait subsidi benih, impor, inflasi dan yang meragukan program-program dan data-data resmi Kementan dan BPS sangatlah disayangkan karena terkesan selalu meny­alahkan pemerintah.

Apakah polemik ini berpen­garuh ke Kementan?

Masalah pertanian dan pangan di negara manapun dilematis, antara membela petani yang lemah atau konsumen yang rentan. Pemerintah wajib mencukupi pangan nasional dengan alasan stabilitas dan keutuhan bangsa. Kebijakan yang diambil tidak boleh memiskinkan petani dan tidak boleh pula mensubsidi konsumen yang tidak miskin. Di Indonesia mekanisme ini diatur melalui Perpres Nomor 48 Tahun 2016, tentang penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka ketahanan Pangan Nasional. Stabilisasi harga dilakukan melalui penyerapan gabah disaat panen raya dan harga jatuh. Operasi pasar dilakukan untuk menstabilkan harga beras, ketika harga melonjak naik. Hal ini tentunya harus diimbangi den­gan manajemen yang baik dalam rangkaian penyerapan gabah, stok dan distribusi dari petani kepada konsumen.

Untuk tahun ini seperti apa sih gambaran dari produksi pangan kita?

Secara Nasional Kementan memprediski luas panen Januari 2018 diperkirakan sekitar 900 ri­bu hektare, Februari 2018 seluas 1 juta hektare dan Maret 2018 seluas 1,3 juta hektare. Data ini bila dikonversi dalam produksi Gabah Kering Giling (GKG) akan menghasilkan produksi nasional bulan Januari sekitar 4 juta ton, Februari 5 juta ton dan Maret 6,5 juta ton. Di luar itu ada stok pemerintah (Bulog) sebesar 854.947 ton, ditambah stok be­ras masyarakat yang jumlahnya jauh lebih besar dari stok yang dikelola pemerintah. ***

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya