. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal kesaksian mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus KTP-el sangat aneh dan menggelikan.
Pernyataan Hasto itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Setya Novanto, yang menyebut dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai pihak yang menerima dana KTP-el, tapi dia seolah-olah menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
​"Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak? Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," ujar Hinca, Jumat (23/3).
"Rasanya tak pantas mengajari seorang Sekjen sebuah partai besar bahwa tindak pidana, dimanapun dan kapanpun, serta partai manapun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pula. Semua sama di hadapan hukum," tambah anggota Komisi III DPR ini.
Baca:
Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung Terima 500 Ribu Dolar ASMenurut Hinca, tindak pidana tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa. Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Memang menjadi kewajiban partai politik untuk melindungi kader-kadernya, dan memberikan bantuan hukum jika kadernya tengah mengalami proses hukum. Tetapi, tentu tidak dilakukan secara membabi buta.
"Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum," terang Hinca.
Baca juga:
Sekjen PDIP: Novanto Incar Status Justice CollaboratorDitambahkannya, sungguh tidak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang KTP elektronik. Program KTP-el adalah amanah UU yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.
"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program KTP-el lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi KTP-el ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain. Pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program KTP-el ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah dua kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang KTP-el," demikian Hinca.
[rus]
