Berita

Foto/Net

Pertahanan

Jangan Ribut Mikirin Pilpres, Tuh OPM Nantang Perang TNI

Netizen Gerah Setelah Lihat Video Separatis
JUMAT, 23 MARET 2018 | 08:19 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sikap lembek pemerintah yang membiarkan Organisasi Pap­ua Merdeka (OPM) tetap eksis membuat dunia maya gerah. Kabar terbaru, OPM mengeluarkan statemen menantang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri untuk berperang.

 Tantangan perang itu disampaikan Mayor Jenderal G.Lekkagak Telenggen, usai dilantik sebagai Kepala Staf Operasi Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Ultimatum ini telah disiarkan meluas melalui situs dan akun Youtube resmi mereka.

"Kami ingin perang lawan TNI, Polri, itu sudah tecantum dalam aturan TPN," kata Lekkagak.


TPNPB mengklaim memiliki pasukan tempur yang mampu merepotkan TNI dan Polri. Mereka mengklaim telah menyata­kan telah menyiapkan senjata dan aturan berperang.

"Kami siap layani mereka (TNI dan Polri), mereka siapkan ribuan personel, saya juga siap ribuan, mereka bawa berapa ratusan senjata saya juga siap, kami siap lawan, demi kemerdekaan Papua," ka­tanya.

Dalam video tersebut, terlihat ada ber­bagai jenis senjata yang mereka miliki, mulai dari pistol hingga laras panjang seperti AK 47, M1, M14 hingga SS1.

Munculnya video tersebut meresahkan masyarakat. Netizen mendesak pemerin­tah bergerak cepat menangani separatis OPM.

Akun @OomNanang mengatakan jika Presiden tidak memerintahkan Panglima TNI menumpas gerombolan teroris OPM ini, apakah rakyat harus minta bantuan Banser yang konon para personelnya ke­banyakan sudah dibekali ilmu kekebalan dan kesaktian?

Arie Sondang @ArieSondang meng­ingatkan pemerintah dan elite politik mencermati gerakan OPM yang mulai menunjukkan keberaniannya. B

Dia meminta elite politik tidak rebut urusan yang tidak penting.

"Udah jangan ribut urusan nafsu pribadi saja, noh TNI ditantang perang sama OPM di Papua, masa di satu negara ada pasukan lain yang bersenjata canggih, ribut aja rebutan jadi presiden kalau sadar akan kewajibannya mestinya nggak bernafsu, ini mesti nggak sadar akan kewajiban & tanggung jawabnya," katanya.

Mas.Wed @wedacmilan mengingat­kan, ketika TNI melakukan penangkapan terhadap OPM jangan dikaitkan dengan pelanggaran HAM.

"Kalau digempur habis-habisan pasti aktivis HAM akan teriak-teriak, tapi kalau yang ditembak TNI/Polri, aktivis HAM kok diam aja ya, wong jelas ancaman NKRI, ayo pak Panglima gebuk aja OPM sampe bersih," desak dia.

Akun Kian_Sensitive @kian_sensitive berharap betul kepada TNI menindak tegas separatis tengik OPM ini! Indonesia bukan hanya tegas pada 'terorisme' tapi juga harus tegas pada separatism.

Akun Prakoso Soelarno @PrakosoSoelarno menginginkan TNI segera mungkin menangani OPM.

"Semoga TNI dan Polri cepat mering­kus mereka dengan sebaik-baiknya. NKRI harga mati."

Akun labirinth @dionodjaswad men­ganggap keberanian OPM menantang TNI karena pemerintah tidak bersikap tegas terhadap segala bentuk separatis. "Organisasi Papua Merdeka sudah mulai bertingkah."

Berikutnya, akun amirulkaddzab @ smile_arifin mempertanyakan, kalau yang beginian dicap sebagai teroris gak? Coba kalo orang Islam, belum terbukti melakukan aksi teror aja sudah dibunuh tuh.  ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya