Berita

Myint Swe/Net

Dunia

Myanmar Kembali Dipimpin Eks Militer

Presiden Mundur Gara-gara Sakit
KAMIS, 22 MARET 2018 | 10:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Karena kondisi kesehatan yang tidak membaik, Htin Kyaw, kemarin, mengumum­kan pengunduran dirinya le­wat akun Facebook.

Kabar pengunduran diri Htin Kyaw, yang juga meru­pakan sahabat baik Aung San Suu Kyi ini dibenarkan Istana Kepresidenan.

Juru Bicara Kepresidenan Zaw Htay mengatakan, untuk sementara posisi presiden in­terim dipegang Wakil Presiden Myint Swe, yang juga merupa­kan seorang bekas jenderal.


"Benar, beliau mengun­durkan diri. Beliau baru saja selesai menjalani operasi. Kini beliau ingin istirahat penuh agar penyembuhannya ber­jalan lancar," ujar Zaw Htay.

Jajaran pemerintah Myan­mar akan menentukan presiden pengganti dengan proses voting dalam tujuh hari ke depan.

"Untuk posisi sementara akan dipegang wakil presiden Myint Swe," sambungnya.

Jabatan presiden sebenarnya hanya seremonial di Myanmar, karena Suu Kyi, yang memi­liki posisi sebagai Penasihat Negara yang diakui sebagai pengambil kebijakan.

Peraih Hadiah Nobel Per­damaian itu tak bisa menjadi presiden karena konstitusi war­isan junta militer melarangnya memegang posisi tersebut.

Htin Kyaw adalah presiden pertama Myanmar sipil sejak negara itu di bawah kendali junta militer pada 1962. Dia dipilih pada 2016. Saat itu, Suu Kyi mengatakan bahwa kewenangannya tetap berada di atas Htin Kyaw.

Sejak itu mereka tampak kompak saling membantu, ter­masuk saat Myanmar menda­pat sorotan tajam dari ko­munitas internasional terkait tuduhan melakukan pembersi­han etnis Muslim Rohingya.

Pemerintahan Myanmar sebenarnya masih dalam ta­hap transisi dari militer ke sipil. Sejauh ini, peran militer, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi, masih dominan.

Militer juga masih meme­gang tiga posisi penting di pemerintahan, yaitu urusan dalam negeri, perbatasan, dan pertahanan negara. Militer juga menguasai seperempat kursi parlemen. Karena itu militer masih punya peran memveto secara de fakto ter­hadap perubahan konstitusi negara. ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya