Berita

Politik

Giliran Jokowi Sentil Amien Rais di Rapimnas Perindo

RABU, 21 MARET 2018 | 23:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo menyentil Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Meski secara eksplisit tidak menyebut nama Amien, namun secara implisit maksud pidato yang disampaikan Jokowi di Rapimnas Partai Perindo di JCC, Jakarta, Rabu (21/3) malam, bukan tidak mungkin benar-benar dimaksudkan untuk Amien.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak anti kritik. Jokowi mengatakan kritik penting untuk perbaikan."Belum tentu pemerintah ini betul, belum tentu pemerintah juga benar. Kalau ada yang salah tentu mengingatkan dengan kritik," kata Jokowi.

Namun Jokowi mengatakan kritik berbeda dengan mencela, mencemooh, menghujat apalagi fitnah. Kritik mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi dan kebijakan yang lebih baik.


"Kritik itu harus berbasis data, kritik itu tidak asbun, asal bunyi, tidak asal bicara," kata Jokowi.Akhir pekan kemarin, saat menjadi pembicara di Bandung, Amien mengomentari berbagai situasi nasional mutakhir seperti mandeknya penanganan kasus Novel Baswedan, isu PKI, janji pemerintah yang tak teralisasi dan sebagainya.

Jadi sorotan, Amien menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Jokowi sebagai kebohongan. Amien menyatakan hal itu berdasarkan adanya 74 persen tanah di Indonesia yang dikuasai oleh 0,2 persen penduduk.

"Ini pengibulan. Waspada!" ucap Amien.

Sehari setelahnya Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan membalas perkataan Amien. Tak menyebut nama Amien, Luhut mengarahkan ucapannya ke tokoh senior.

Luhut mengatakan program pembagian sertifikat tanah di era Jokowi lebih banyak dan prosesnya lebih cepat. Saking geramnya dikritik, Luhut pun menyampaikan ancaman.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record mu, kok. Background saya spion juga," katanya.

"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa," kata Luhut lagi dalam pidatonya di gedung BPK. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya