Berita

Politik

PAN: Seharusnya Pemerintah Introspeksi Atas Kritik Amien Rais

SELASA, 20 MARET 2018 | 15:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kritik Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terhadap program sertifikasi tanah yang dilaksanakan pemerintah masih sangat wajar. Bahkan tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan secara berlebihan dari kritik tersebut.

Begitu kata Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Daulay menanggapi luapan kemarahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsa Pandjaitan atas kritik Amien Rais. Luhut mengancam akan mencari sisi buruk Amien Rais yang mengkritik pembagian sertifikat tanah Jokowi sebagai pembohongan publik.

Saleh mengatakan, seharusnya pihak yang merasa dikritik oleh Amien Rais segera melakukan introspeksi. Jika merasa sudah benar, maka perlu menyampaikan pembenaran dan justifikasi. Jangan sampai, sambungnya, kemarahan itu dilampiaskan untuk menutupi sesuatu yang salah.


"Kalau ditanggapi dengan marah dan diiringi ancaman, orang bisa salah persepsi. Kenapa mesti marah dan mengancam? Jangan sampai orang justru menduga ada yang salah atau disembunyikan di balik program itu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (20/3).

Jika berbicara tentang marah, sambung Saleh, maka banyak juga masyarakat kita yang marah pada pemerintah. Sebab, ada banyak rakyat yang hidupnya belum sejahtera dan berada di bawah garis kemiskinan.

Masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan dan bahkan banyak yang tidak memiliki tanah sama sekali. Harus diakui secara jujur bahwa kesenjangan masih cukup tinggi di tengah masyarakat kita.

"Kalau mau fair, selain menunjukkan pembagian sertifikat tanah dimana-mana, mestinya pemerintah juga menunjukkan berapa banyak lagi warga negara yang tidak memiliki tanah. Kalau warga yang sudah punya tanah, lalu dikasih sertifikat, itu biasa saja. Memang itulah tugas pemerintah. Kan tidak mungkin pihak di luar pemerintah yang mendata dan membuat sertifikat," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya