Berita

Danik Eka Rahmaningtias/Net

Politik

Ormas Tidak Berhak Ambil Alih Hukum

SENIN, 19 MARET 2018 | 21:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi massa Front Pembela Islam (FPI) yang menggeruduk salah satu kantor media pada Jumat (16/3) lalu menuai kecaman dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Wasekjen DPP PSI Danik Eka Rahmaningtias menilai bahwa aksi yang dilakukan FPI itu sudah masuk kategori membahayakan.  

"PSI bersyukur bahwa tindak intimidasi tersebut tidak sampai memakan korban fisik dan bangunan, namun tetap saja aksi yang dilakukan FPI sama sekali tidak dapat dibenarkan dan membahayakan Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (19/3).


Kepada FPI, Danik meminta untuk bisa menyatakan ketersinggungan dan kemarahan dalam koridor-koridor hukum dan tidak mengancam Hak Asasi Manusia (HAM).

Apalagi, sambungnya, UU Ormas telah melarang ormas melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau  merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Termasuk, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“FPI dan ormas manapun di Indonesia tidak berhak mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri,” urainya.

Ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi protes di kantor Tempo di kawasan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Jumat (16/3). Dalam unjuk rasa, mereka mengecam kartun 'Pria Bersorban Tak Jadi Pulang' yang dimuat Majalah Tempo.

Karikatur yang dipersoalkan FPI dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Karikatur tersebut menggambarkan seorang ulama berpakaian gamis dan bersorban tengah berbincang dengan seorang perempuan yang dianggap menggunakan pakaian yang tidak sopan.

Meski tidak ada keterangan siapa sosok ulama di karikatur itu, tapi bagi mereka kartun sengaja dibuat untuk menyerang pentolan FPI Habib Rizieq Shihab. Sebab karikatur diterbitkan setelah Rizieq batal pulang. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya