Berita

Foto: Net

Politik

TGB Diminta Angkat Kaki dari Partai Demokrat

SENIN, 19 MARET 2018 | 00:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) yang ramai disebut para pendukungnya di media sosial sebagai sosok yang paling layak menjadi calon presiden dari Partai Demokrat bukan kader asli partai itu.

Sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu adalah kader Partai Bulan Bintang (PBB). Pria kelahiran Selong tahun 1972 itu merupakan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari PBB.

Saat pertama kali ikut dalam pemilihan Gubernur NTB tahun 2008, TGB didukung oleh PBB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).


TGB baru menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik saat ikut dalam Pilkada NTB tahun 2013. Dalam Pilkada 2013 itu, TGB didukung koalisi tujuh partai yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PAN, Partai Gerindra dan PKB.

Track record
politik TGB menjadi pembicaraan di kalangan netizen menyusul sinyalemen Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief tentang buzzer tidak berakhlak mulia yang dinilai kerap menyudutkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"TGB itu mantan kader PBB beliau menjadi anggota DPR RI dari fraksi bulan bintang, dan di usung PBB-PKS untuk jadi gubernur. Setelah periode kedua baru msk PD," tulis pemilik akun Twitter @MrGoeh.

Sebelumnya, akun ini mengatakan bahwa TGB harus segera keluar dari Partai Demokrat karena TGB yang rugi sementara Partai Demokrat mendapat untung dari keberadaan TGB di partai itu.

Twit itu untuk menjawab pernyataan TGB Lovers by Sulsel pemilik akun @leoagus1318755 yang mengatakan, "Kemarin saya dituduh sapi, sekarang kami dituduh jahat, dituduh Menodong, dituduh buzzer baru menetas. Sekali lagi, maafkan kami yang cinta TGB, tapi  tak bisa mencintai PD sepenuhnya. Yang pasti saya bukanlah peliharaan. Kami harus menyadari PD tak bisa menerima Aspirasi yang sudah berlebihan."

Akun @leoagus1318755 itu mengomentari langsung berita mengenai sinyalemen Andi Arief tentang keberadaaan buzzer tidak berakhlak mulia yang mendukung TGB.

(Baca: Pelihara Buzzer Jahat, Karier Politik TGB di Partai Demokrat Bisa Tamat)

Sementara pemilik akun @Arisyanabassama, berkata, "TGB memang bukan kader murni Demokrat. Beliau pas jadi gubernur diusung PKS dan PPP. Baru dalam perjalanan masuk partai Demokrat. Jadi memang biar moncer lebih baik keluar dari partai dinasti."

Adapun  pemilik akun @ElsaMartina2 mengajak TGB kembali ke PBB.
"Ya sudah. Masuk PBB lagi. Pas itu. Cocoknya justru di PBB. PD tidak dapet kemistrinya. Ayo TGB balik ke PBB," twitnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya