Mengantisipasi Barbarisme dalam Politik

KEPOLISIAN bersama elemen masyarakat di banyak wilayah menggencarkan kampanye anti-hoax dan ujaran kebencian.

Caranya bermacam-macam. Seperti di Jakarta Barat, Senin (12/3), anggota polisi dan anggota MUI Jakarta Barat membentangkan spanduk yang berisikan ajakan melawan hoax, serta membagikan bunga mawar dan stiker kepada pengendara motor.

Di Tasikmalaya, Sabtu (17/3), Kapolres bersama Ormas dan Ulama juga mengkampanyekan gerakan anti-hoax. Kegiatan serupa juga dilangsungkan di banyak kabupaten kota dari Sabang sampai Merauke.

Selain kepolisian, imbauan menghentikan penyebaran kebencian dan hoax juga dilakukan oleh hampir semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah.

Tokoh-tokoh partai politik, ormas Islam, OKP dan sebagainya sangat rajin menyampaikan seruan ini. Sehingga terkadang terasa kebosanan membaca berita-berita kampanye anti-hoax tersebut. Tapi gerakan ini tak boleh bosan, selama hoax dan ujaran kebencian masih memenuhi jagat linimaya.

Celakanya, imbauan dan kampanye yang masif tersebut juga diikuti oleh produksi hoax yang massif. Seolah-olah adu kuat. "Tugas lu kampanye, tugas kami bikin hoax. Semakin gencar lu kampanye, semakin gencar kami bikin hoax," begitu kira-kira omongan para produsen hoax dan ujaran kebencian itu.

Memang inilah fakta pahit yang sedang terjadi dalam dinamika kehidupan sosial-politik Indonesia. Antara kebenaran (kampanye anti hoax dan ujaran kebencian) bertempur seru dengan keburukan (produksi hoax dan ujaran kebencian).

Kita bersyukur ada ketegasan dari aparat kepolisian dan pemerintah  menangani hoax dan ujaran kebencian ini. Mengendalikan stabilitas sosial politik dan harmonisasi kehidupan bernegara dengan menindak tegas para pelaku dan membongkar jaringannya. Itu bagus meski diakui tak cukup. Masih seperti aksi memaamkan letupan-letupan api permukaan. Sumber apinya sendiri masih sangat besar dalam relung-relung politik Indonesia.  

Barbarisme Politik
Maraknya hoax dan ujaran kebencian adalah pertanda menyingkirnya rasionalitas (akal sehat) di tengah masyarakat dalam menghadapi kompleksitas dinamika sosial-politik. Yang kehilangan akal sehat itu tidak hanya masyarakat awam, tapi juga termasuk dosen dan akademisi, kelompok masyarakat yang sejatinya kesehariannya harus memelihara akal sehat.

Ingat pengungkapan jaringan MCA (Muslim Cyber Army) oleh kepolisian, dimana yang ditangkap polisi diantaranya adalah dosen perguruan tinggi Islam di Yogyakarta.

Ada banyak sebab kenapa rasionalitas tersingkir: dinamika sosial-politik yang penuh ketidakpastian, jauhnya antara harapan dan kenyataan (baik di bidang politik, hukum, ekonomi), ditambah perasaan tak berdaya menghadapi kenyataan tak sesuai harapan tersebut. Hadirnya kelompok politisi demagogis (penghasut, manipulatif) dan aktor-aktor populis mengatasnamakan agama atau daerah, yang ingin menari di atas ketidakpuasan sosial-politik tersebut, semakin memperburuk realitas sosial-politik.

Sedikit menghibur diri, fenomena tak sehat ini bukan hanya memusingkan Indonesia. Amerika Serikat, negara pesohor kiblat bagi penelitian ilmu-ilmu sosial politik, terjangkit penyakit parah ini ketika Pemilu Presiden 2016.

Terpilihnya Donald Trump, yang berkampanye mengangkat isu-isu yang bersifat sentimen ras, agama, dan warna kulit dinilai sebagai tonggak menyingkirnya rasionalitas dalam ranah politik Amerika.

Di Eropa, fenomena ini ditandai dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), dukungan yang berkembang untuk partai politik seperti Front Nasional Prancis, yang dipimpin oleh Marine Le Pen, atau Partai Liberal Belanda (PVV) yang dipimpin oleh Geert Wilders, dan sebagainya.

Karena sifatnya yang mengglobal, fenomena ini akhirnya melahirkan sebuah istilah baru dalam perbendaharaan kamus politik, yaitu Post-Truth. Menurut Llorente (2017) istilah post-truth merujuk pada kondisi sosial-politik dimana “objectivity and rationality give way to emotions, or to a willingness to uphold beliefs even though the facts show otherwise” (objektivitas dan rasionalitas memberi jalan kepada emosi, atau keinginan untuk berpihak pada keyakinan meskipun fakta menunjukkan sebaliknya).

Di era post-truth, ujar Fransisco Rosales (2017), apa yang tampaknya benar, menjadi lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. “Kebenaran” yang dimaksud disini adalah sesuatu yang bersumber pada fakta dan objektivitas. Sementara “benar” adalah kategorisasi yang berdasarkan pada keyakinan diri, emosi. Tolok ukurnya adalah “kebenaran saya”, tak perlu melalui tahapan uji publik dan diskursus.   

Dalam keadaan situasi politik bersumber pada 'kebenaran saya' maka sesuatu yang bertentangan dengan 'kebenaran saya' boleh dibasmi dengan cara apapun termasuk menyebarkan kebencian dan hoax. Inilah barbarisme dalam politik, sumber bagi kekacauan sosial. Dan ketika barbarisme dimanfaatkan oleh politisi demagogis, tokoh populisme (baik yang berada di kekuasaan maupun dalam masyarakat), maka yang akan terlihat adalah realitas sosial politik yang sangat buruk bagi kenyamanan sosial-kemasyarakatan.

Barbarisme dalam politik membahayakan kita semua sebagai bangsa. Skenario sosial politik yang paling mungkin terjadi adalah meningkatnya intoleransi dan keterbelahan sosial. Dan itu sesuatu yang tak produktif bagi keberlansungan  keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, warna kulit, dan identitas politik ini.

Seringkali disampaikan oleh banyak pihak, bahwa Indonesia bisa bubar jalan sebagai negara, hancur berkeping seperti negara Uni Sovyet dan Yugoslavia dulu, kalau keragaman ini tidak dipelihara dengan baik.

Keadaan yang berlarut dalam kondisi barbarisme politik akan menjadi pintu masuk bagi totalitarianisme. Barbarisme stimulasi bagi kembalinya totalitarianisme. Demokrasi Indonesia masih dalam tahap konsolidasi. Pekerjaan konsolidasi demokrasi kita belum selesai. Elemen-elemen penyangga demokrasi masih dalam tahap penguatan dan penyempurnaan. Bolongnya masih banyak.

Tapi kita bersyukur ada niat baik dari seluruh elemen bangsa untuk terus memperbaiki praktik demokrasi, sehingga indikasi demokrasi kita semakin baik. Seperti dilansir oleh BPS, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0-100, meski turun dibanding IDI pada 2015, yang mencapai 72,82.

Politik kebencian, hoax, wujud barbarisme politik itu, bisa menjadi bumerang bagi demokrasi yang semakin terkonsolidasi ini. Keutuhan dan stabilitas bangsa adalah segalanya. Sementara demokrasi hanya salah satu cara dalam mengelola negara. Cara lain adalah totalitarianisme, dan kita sudah pernah mengalami itu di masa Orde Baru.

Eloknya totalitarianisme adalah tak ada peluang bagi lahirnya barbarisme politik dari warga. Karena semua serba terkekang, tak ada kebebasan berbicara, berkelompok, berpolitik. Yang mengganggu stabilitas akan disikat penguasa. Selain itu, sumber-sumber ekonomi hanya untuk beberapa pihak yang dikehendaki penguasa. Totalitarianisme itu bisa dikembalikan lagi oleh militer sekiranya demokrasi hanya melahirkan barbarisme politik.

Tak bisa dibantah bahwa elit-elit politik ikut bermain dalam memelihara dan memanfaatkan barbarisme ini. Demi tujuan-tujuan politik pribadi dan kelompoknya, kondisi politik lemah akal-sehat ini mereka manfaatkan sebagai jembatan merebut sumber-sumber kekuasaan. Kebenaran dimanipulasi, emosionalitas diaduk, keyakinan agama diselewengkan.

Saatnya semua elit berkomitmen meninggalkan praktik kotor tersebut. Bisa dipastikan bahwa eskalasi kebencian dan hoax di tengah masyarakat akan tereliminir, makin lama makin hilang, jika para elit politik, baik di daerah maupun nasional, memainkan strategi politik rasional, adu program dan gagasan dalam merebut simpati dan suara masyarakat.

Jadi, stop hoax dan ujaran kebencian jangan hanya jadi penghias bibir, tapi benar-benar diwujudkan dalam semua permainan politik. Semoga![***]


Afriadi Rosdi
Ketua Pusat Studi Literasi Media; Mahasiswa PascaSarjana Komunikasi Politik STIKOM-InterStudi, Jakarta.