Berita

Foto: Net

Bisnis

Faisal Basri: Ada Pembusukan di Tubuh Pemerintahan Jokowi

SABTU, 17 MARET 2018 | 10:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ekonom Faisal Basri gelisah dan prihatin. Dia mensinyalir ada pembusukan yang tengah terjadi di tubuh pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini. Pembusukan itu membuat pemerintahan  Jokowi menjadi pemerintahan yang tidak berdaya.

Keprihatinan itu disampaikan Faisal Basri dalam twitnya lewat akun @FaisalBasri pagi ini (Sabtu, 17/3).

"Terjadi pembusukan di dalam pemerintah sendiri, mengarah pada ungoverned government," katanya.


Dia menyesalkan aksi main tabrak dimana aturan yang diterbitkan pemerintah tidak mengindahkan aturan yang lebih tinggi. Contoh paling mutakhir, kata Faisal Basri lagi, adalah penerbitan PP 9/2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. PP itu ditandatangani Jokowi hari Kamis kemarin (15/3).

Dengan PP ini, impor garam dan ikan tak perlu rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Untuk kepentingan siapa?" tanya Faisal lebih lanjut.

Dia juga mengatakan, kini bermunculan perusahaan baru yang tiba-tiba mendapat jatah impor garam. Sementara perusahaan yang memerlukan garam tak dapat.

"Lisensi impor diobral. PT Sarinah impor beras ketan. Importir umum boleh impor tekstil. Perusahaan baru berdiri dapat kuota impor garam. Pantas neraca perdagangan defisit 3 bulan berturut-turut, membuat rupiah loyo," demikian Faisal Basri. [dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya