Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Lewat Aturan Radikal, Pemerintah Dorong Pernikahan Sederhana

SABTU, 17 MARET 2018 | 09:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Uzbekistan tengah menggodok usulan pembatasan radikal dalam aturan penyelenggaraan pesta pernikahan.

Sebuah dokumen pemerintah menunjukkan usulan agar pesta pernikahan digelar dengan mengundang lebih sedikit tamu hingga 150 orang dan membatasi penyuguhan daging serta melarang penyelenggara untuk mengundang beberapa penyanyi serta menyewa mobil pernikahan.

Usulan itu muncul beberapa hari setelah Presiden Shavkat Mirziyoyev mengkritik pengeluaran "tak tahu malu" untuk perayaan pernikahan yang keluarga tidak mampu.


Biaya pernikahan di Uzbekistan sendiri sekitar 20.000 dolar AS dengan rata-rata jumlah tamu yang diundang adalah 400 orang.

Padahal negara itu memiliki sekitar 12,8 persen populasi orang miskin dan rata-rata penduduk berpenghasilan 100 hingga 300 dolar AS sebulan.

"Alih-alih menghabiskan uang untuk 20 kg daging (untuk pesta), Anda sebaiknya mengecat rumah orang miskin atau membeli pesawat TV untuk keluarganya," kata Presiden Mirziyoyev sambil berjanji untuk melarang pejabat negara menghadiri pernikahan yang berlebihan. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya