Menkumham: Sangat Baik Apabila Wacana GBHN Dilanjutkan

. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi topik yang hangat diperbincangkan kembali. Pasalnya, setelah UUD 1945 diamandemen empat kali, GBHN hilang bak tertelan bumi.

Namun seiring kondisi pembangunan bangsa dan negara satu dekade terakhir diambang ketidakjelasan, isu GBHN muncul kembali dari berbagai elemen.

"Sejak saya menjadi ketua Fraksi PDIP di MPR, wacana ini sudah dibahas. Sangat baik apabila wacana mau dilanjutkan oleh MPR sekarang," ujar Menkumham Yasonna Laolly saat mengunjungi gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (15/3).

Yasonna menyebut GBHN sangat perlu sebagai road map bangsa dan negara dalam jangka waktu yang panjang.

"Road map 20, 30 bahkan 40 tahun ke depan. Jadi biar ganti Presiden konsepnya enggak berubah," pungkasnya.

Tuntutan GBHN sering dikaitkan dengan wacana kembali ke UUD 1945 yang asli, mengingat landasan hukum GBHN ada konstitusi asli dan dikeluarkan oleh MPR selaku Lembaga Tertinggi Negara. [rus]