Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Gerindra: KPK Tak Perlu Tunda Pengumuman Cakada Terjerat Korupsi

KAMIS, 15 MARET 2018 | 14:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menggubris permintaan Menkopolhukam Wiranto untuk menunda pengumuman calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono mengatakan bahwa pengumuman KPK itu tidak akan berimplikasi pada kerusuhan sosial.

"Contohnya saja cagub Lampung dan Sultra yang dicomot OTT KPK, enggak ada tuh protes dari masyarakat. Justru masyarakat senang," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (15/3).


Arief menduga ada hal lain yang melatari pemerintah memohon KPK tidak menetapkan tersangka kepada calon kepala daerah (cakada).

"Jangan-jangan banyak calon kepala daerah dari parpolnya pemerintah yang akan jadi tersangka," duganya.

Ia kemudian memberi contoh calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Menurutnya, bukan tidak mungkin Ganjar menjadi salah satu cakada yang bakal ditetapkan KPK sebagai tersengka.

"Apalagi, sambungnya, Ganjar sering disebut-sebut punya indikasi kuat terima uang hasil korupsi KTP-el," kata Arief.

Untuk menghilangkan kecurigaan itu, Arief meminta kepada KPK untuk tidak ragu dalam mengumumkan nama cakada yang terindikasi terlibat korupsi.

"Jadi sudahlah KPK jangan ragu ragu umumkan saja. Biar rakyat pada Pilkada 2018 enggak memilih kucing dalam karung dan Pilkada 2018 akan menghasilkan kepala daerah yang bersih," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya