. Sebagai sales atau marketer, diplomat adalah garda terdepan penetrasi pasar Indonesia di luar negeri. Oleh karenanya, para Diplomat Indonesia harus memahami pentingnya pembangunan infrastruktur dan mendorong investasi dari luar negeri.
Hal tersebut diungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti dalam Diklat Diplomat Muda Sesdilu Angkatan Ke-60 di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemenlu, Rabu (14/3).
Pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan daya saing sekaligus mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain.
Ditegaskan, terdapat beberapa dorongan pembangunan infrastruktur antara lain kemiskinan, ketimpangan pembangunan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Untuk itu, Kementerian PUPR telah merumuskan strategi pembentukan 35 Wilayah Pengembangan Strategis yang dirancang secara terpadu.
Untuk periode 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur berupa 3.500 km jalan, 65 waduk, dan 1 juta hektar jaringan irigasi. Di sektor pemukiman terdapat program 1 juta rumah yang terintegrasi dengan sarana infrastruktur pemukiman berupa akses air minum dan sanitasi yang layak.
"Selama tahun 2017, proyek infrastruktur yang telah dirampungkan hampir mencapai 3.000 km jalan dan 39 bendungan. Untuk sektor perumahan telah dibangun 2,5 juta rumah. Sementara untuk tahun 2018, pembangunan infrastruktur ditargetkan mencakup 48 bendungan, 830 km jalan, dan lebih dari 200.000 unit rumah," ungkap Doktor lulusan University of Melbourne tersebut.
Pada sesi lain, wartawan senior Teguh Santosa menyampaikan pentingnya konektivitas dalam pembangunan nasional. Namun di sisi lain tampak jelas pendanaan menjadi isu krusial pula.
Meski memicu isu sensitif di kalangan masyarakat, katanya, Indonesia dapat tetap memanfaatkan kebijakan One Belt One Road (OBOR) yang dipromosikan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) kepada negara-negara di kawasan. Namun Teguh mengingatkan, kepentingan nasional dan rakyat banyak harus tetap menjadi prioritas utama dalam menjalin kerjasama dengan negara lain.
Dosen HI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini juga mengatakan, RRC sangat membutuhkan Indonesia dalam konteks OBOR. Seharusnya, situasi ini membuat kepercayaan diri dan daya tawar Indonesia di meja perundingan menjadi lebih besar, sehingga pada praktiknya OBOR betul-betul bermanfaat dan tidak direspon negatif dan melahirkan pro kontra yang tidak menguntungkan.
Di saat bersamaan, Teguh mendorong pemerintah untuk menjaga perimbangan kepentingan antara blok-bloke ekonomi yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia.
Menyadari bahwa infrastruktur Indonesia tertinggal jauh, Teguh berpandangan agar upaya mewujudkan Indonesia-Sentris tidak dipaksakan hanya pada pembangunan fisik dalam lima tahun. Dia mengatakan, dibutuhkan kepempimpinan yang mampu merumuskan pembangunan Indonesia lebih substansial lagi.
Peserta Sesdilu sangat antusias mengikuti diskusi yang berlangsung. Menanggapi pertanyaan mengenai konsep tata kelola pembangunan Jakarta yang relatif belum menunjukkan perkembangan maksimal, Teguh berharap kiranya Gubernur DKI Jakarta dapat fokus, berkomitmen dan konsisten menjalankan tugasnya sehingga tidak menjadikan jabatan gubernur sebagai batu loncatan semata.
[rus/***]
