. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut hangat kedatangan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, di gedung MPR, Jakarta, Selasa (13/3).
Hadir bersama Megawati dan Try antara lain Ketua UKP-PIP Yudi Latif, Anggota UKP-PIP yang juga pakar hukum tata negara Prof. Mahfud MD dan delegasi lainnya. Hadir mendampingi ketua MPR, tiga Wakil Ketua MPR Mahyudin, Hidayat Nur Wahid dan EE Mangindaan
Zulkifli menyampaikan terima kasih atas kehadiran Megawati dan Try. Menurutnya, saran dan masukan dua tokoh bangsa tersebut sangat mendasar untuk perbaikan sistem ketatanegaraan.
"Kami bicara pentingnya menghadirkan kembali haluan negara, agar pembangunan bisa berkelanjutan 50 sampai 100 tahun ke depan serta konsisten antara pusat dan daerah," sebutnya.
"Kami juga membahas antara lain evaluasi terhadap demokrasi langsung kita, apa yang harus diperbaiki dan diubah. Semuanya penting dan mendasar," ujar Zulkifli menambahkan.
Selaku Dewan Pengarah UKP-PIP, Megawati menyoroti status MPR pasca reformasi. Menurutnya, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara yang lain, tidak sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa. Karena itu, Megawati meminta agar kedudukan MPR itu dipikirkan kembali.
"Coba, mana yang lebih baik, MPR sebagai lembaga tertinggi negara, atau lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara yang lain. Bisa enggak sih MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara seperti dahulu lagi," kata Megawati menambahkan.
Sementara Tri Sutrisno mengusulkan untuk kembali pada UUD 1945. Karena UUD yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa itu sangat sesuai dengan bangsa Indonesia, fleksibel, mampu menyesuaikan dengan zaman dan singkat. Bahkan UUD 1945, terbukti mampu menghadapi berbagai cobaan.
"Empat tahap perubahan yang dialami UUD kita jadikan lampiran, sementra yang sifatnya teknis dialihkan menjadi UU saja, sehingga perubahan dan pencabutannya lebih mudah," kata Tri menambahkan.
Sedangkan Prof. Mahfud MD mengingatkan, untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, bukanlah perkara gampang. Karena penurunan status itu dilakukan oleh MPR sendiri. Bahkan MPR juga sudah mengunci dirinya sendiri, agar tidak bisa kembali sebagaimana kedudukan sebelumnya.
[rus]
