Organisasi pejuang Hak Asasi Manusia Internasional, Amnesty Internasional (AI) menuduh militer Myanmar telah membangun pangkalan militer di tanah yang dulunya adalah pemukiman etnis Rohingya.
AI menunjukkan bukti berupa citra foto satelit yang menunjukkan foto sebelum dan sesudah aksi 'meratakan tanah' yang dilakukan militer Myanmar tahun lalu.
Militer Myanmar diduga meÂmang sengaja mengancam, merusak dan mengusir warga etnis minoritas Rohingya pergi dari wilayah pemukiman mereka di Rakhine untuk memuluskan rencana militer membangun pangkalan militer baru.
Dalam citra satelit, nampak sejumlah wilayah sedang mengalami pembangunan infrastrukÂtur jalan dan landasan pacu.
"Apa yang kita lihat di Rakhine adalah perampasan lahan oleh militer dalam skala besar-besaÂran. Pangkalan-pangkalan baru didirikan bagi aparat keamanan yang sama yang sudah melakuÂkan kejahatan kemanusiaan terÂhadap Rohingya," tegas Direktur Respons Krisis AI, Tirana HasÂsan, dikutip
Reuters.
Militer Myanmar memang suÂdah banyak diberitakan melakuÂkan tindakan pengusiran dan pembakaran rumah-rumah milik warga Rohingya sejak pertengaÂhan tahun lalu.
Pemerintahan Myanmar pun bungkam mengenai tuduhan dan bukti yang diberikan AI, kemarin.
Sebelumnya, pejabat pemerinÂtah daerah Rakhine menyebut laÂhan yang 'dibuldozer,' yang dulu merupakan pemukiman etnis RoÂhingya, akan dibangun desa-desa baru bagi warga Rohingya yang dipulangkan dari Bangladesh.
Reuters dan AFP belum dapat mengonfirmasi laporan ini karena Myanmar sangat menutup akses informasi mengenai situasi di Rakhine, terutama sejak benÂtrokan kembali pecah di negara bagian itu pada Agustus lalu.
Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Pembela Arakan RohÂingya (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine. Mereka mengklaim menjalankan aksinya untuk membela hak Rohingya yang selama ini tersiksa di tengah mayoritas penduduk Buddha.
Tidak berselang lama setelah serangan tersebut, militer Myanmar melakukan operasi pembersihan ARSA dari tanah Rakhine. Namun, militer tak hanya menumpas ARSA, tapi juga membunuh warga etnis Rohingya dan membakar rumah-rumah mereka.
Akibat rangkaian bentrokan itu, sekitar 100 ribu nyawa melayang, sementara lebih dari 700 ribu orang Rohingya lainnya mengungsi ke Bangladesh.
Myanmar dan Bangladesh sudah menyepakati perjanjian pemulangan Rohingya yang harusnya dilaksanakan sejak Januari lalu. Namun, proses repatriasi ini terhambat karena warga etnis RoÂhingya sendiri tak mau dipulangÂkan tanpa jaminan keamanan.
Amnesty International meyaÂkini Myanmar tengah membentuk ulang kawasan Rakhine yang dahulu ditinggali etnis Rohingya demi mengakomodasi aparat keamanan dan penduduk di luar etnis Rohingya. Cara itu dipandang efektif agar etnis Rohingya tidak mau kembali. ***
