Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta disinyalir telah melakukan pemutarbalikan fakta terkait status tanah seluas 10 hektare di sekitar TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi.
Berdasarkan akta jual beli (AJB) maupun sertifikat, lahan tersebut milik PT Godang Tua Jaya (GTJ), pengelola TPST Bantar Gebang sebelumnya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan apabila status lahan tersebut tidak segera diluruskan Kepala UPT TPST Bantar Gebang, akan menjadi jebakan terhadap Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.
Pasalnya lahan tersebut rencananya dimanfaatkan untuk lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
"Karenanya Pak Wagub Sandiaga yang belum lama berkunjung ke TPST agar tidak mudah dibohongi pimpinan Dinas Lingkungan Hidup," kata Amir, Selasa (13/3).
Amir mengungkapkan karena Dinas Lingkungan Hidup sudah secara sepihak memutuskan kerjasama dengan PT GTJ jo PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) maka tidak ada lagi kewajiban yang harus dilakukan rekanan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup.
Sebaliknya Dinas Lingkungan Hidup harus membayar ganti rugi kepada PT GTJ karena sejak Juni 2016 sampai sekarang SKPD pimpinan Isnawa Adjie dengan tanpa izin telah memanfaatkan tanah PT GTJ untuk kepentingan usahanya.
"Untuk menyelesaikan masalah pengelolaan TPST, diharapkan Sandi tidak saja mendengar laporan Dinas Lingkungan Hidup tapi juga tatap muka dengan GTJ untuk mendengar penjelasan mereka terkait masalah itu," pangkas Amir.
[dem]
