Berita

Xi Jinping/Net

Dunia

Cuma Ditentang 2 Delegasi, China Resmi Hapus Pembatasan Masa Jabatan Presiden

SENIN, 12 MARET 2018 | 10:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden China Xi Jinping sekarang dapat secara resmi memerintah China tanpa adanya batas waktu yang ditentukan.ʉ۬

Pada hari Minggu siang kemarin (11/3), hampir 3.000 delegasi di Kongres Rakyat Nasional China memberikan suara di Balai Besar Rakyat Beijing untuk mengubah konstitusi negara tersebut.

Dimuat Los Angeles Times, dua delegasi memilih menentang perubahan tersebut dan tiga orang memilih abstain. Dengan demikian, 2.958 suara atau 99,8 persen delegasi memilih untuk mendukung perubahan konstitusi.



Dengan dicabutnya batas masa jabatan presiden China, maka Xi Jinping berpotensi tetap menjadi orang nomor satu di negeri tirai bambu pasca tahun 2023 mendatang atau setelah dua periode menjabat berturut-turut.

Dalam sejarah 64 tahun Partai Komunis China, Kongres Rakyat Nasional China memang belum pernah menolak keputusan Partai Komunis.

Namun keputusan kali ini menandai terobosan mencolok, di mana China menambahkan batasan jangka waktu kepemimpinan presiden  pada konstitusi tahun 1982, setelah berpuluh-puluh tahun kampanye politik Mao Tse-tung yang mengerikan menggarisbawahi bahaya peraturan satu orang. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya