Berita

Pengungsi Rohingya/Net

Dunia

Genosida Di Myanmar Harus Dirujuk Ke Pengadilan Pidana Internasional

SABTU, 10 MARET 2018 | 11:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kepala Hak Asasi Manusia PBB menyerukan semua kekejaman yang dilakukan terhadap warga  Rohingya di Myanmar agar dirujuk ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk dituntut.

Pangeran Zeid bin Ra'ad Zeid al-Hussein mendesak negara tersebut untuk mengizinkan pemantau ke daerah terlarang untuk menyelidiki apa yang dia sebut sebagai tindakan genosida .

"Jika mereka ingin membantah tuduhan pelanggaran serius terhadap Rohingya, undang kami ke Negara Bagian Rakhine," kata Zeid dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat (9/3) di Jenewa.


"Kami mengatakan ada kecurigaan kuat bahwa, ya, tindakan genosida mungkin telah terjadi, namun hanya pengadilan yang bisa mengonfirmasi hal ini," tambah Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ini.

Pernyataan ini ia keluarkan tak lama setelah Penasihat Keamanan Nasional Myanmar Thaung Tun mengatakan pada hari Kamis bahwa jika terjadi genosida, maka semua warga Rohingya akan diusir.

"Kami sering mendengar banyak tuduhan bahwa ada pembersihan etnis atau genosida di Myanmar. Dan saya telah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi - ini bukan kebijakan pemerintah, dan ini dapat kami pastikan. Meskipun ada tuduhan, kami ingin memiliki bukti yang jelas," sambungnya seperti dimuat Al Jazeera. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya