Berita

Andres Pastrana/Reuters

Dunia

Mantan Presiden Kolombia Dan Bolivia Ditolak Masuk Ke Kuba

KAMIS, 08 MARET 2018 | 11:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan Presiden Kolombia Andres Pastrana dan mantan Presiden Bolivia Jorge Quiroga mengatakan bahwa mereka ditolak masuk ke Kuba pada hari Rabu (7/3). Mereka melakukan perjalanan ke negara itu untuk menerima penghargaan dari sebuah kelompok pembangkang lokal.

Mantan pemimpin konservatif tersebut mengatakan bahwa mereka ditahan di bandara Havana saat mereka tiba di negara tersebut untuk menerima penghargaan tersebut atas nama Inisiatif Demokratik Spanyol dan Amerika (IDEA), sebuah forum yang terdiri dari 37 mantan presiden dan kepala negara.

"Kediktatoran Kuba mendeportasi kita hari ini dari pulau tersebut untuk membela prinsip-prinsip demokrasi di kawasan ini," tulis Pastrana di akun Twitternya.


Dia juga memasang foto dirinya dan Quiroga di atas sebuah pesawat, menepuk tanda "L" dengan ibu jari dan forefingers untuk menandakan "libertad" yang berarti "kebebasan".

Kementerian Luar Negeri Kuba menolak untuk mengomentari insiden tersebut. Namun surat kabar Partai Komunis Granma menuduh IDEA, dalam sebuah tajuk rencana pada hari Rabu (7/3) dengan judul "Hadiah, provokasi dan gagasan gagal," untuk mengupayakan sabotase "proyek progresif" di seluruh Amerika Latin.

"Seperti pada 2017, pengiriman hadiah disertai dengan rencana untuk melakukan provokasi di ibukota Kuba minggu ini, menciptakan ketidakstabilan dan merusak citra internasional negara tersebut," tulis Granma.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Kolombia dalam sebuah penyataan mengatakan bahwa pihaknya telah menghubungi pemerintah Kuba mengenai insiden tersebut dan diberitahu oleh kedutaan Kuba di Kolombia bahwa Pastrana telah diberitahu pada hari Selasa bahwa dia tidak akan diangkut ke pulau tersebut karena kehadirannya yang direncanakan di IDEA.

"Pemerintah Kolombia menyesalkan bahwa insiden semacam ini menimpa orang-orang Kolombia yang telah berteman dengan negara-negara yang dekat dengan negara kita," begitu bunyi pernyataan tersebut. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya