Berita

Andres Pastrana/Reuters

Global

Mantan Presiden Kolombia Dan Bolivia Ditolak Masuk Ke Kuba

KAMIS, 08 MARET 2018 | 11:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan Presiden Kolombia Andres Pastrana dan mantan Presiden Bolivia Jorge Quiroga mengatakan bahwa mereka ditolak masuk ke Kuba pada hari Rabu (7/3). Mereka melakukan perjalanan ke negara itu untuk menerima penghargaan dari sebuah kelompok pembangkang lokal.

Mantan pemimpin konservatif tersebut mengatakan bahwa mereka ditahan di bandara Havana saat mereka tiba di negara tersebut untuk menerima penghargaan tersebut atas nama Inisiatif Demokratik Spanyol dan Amerika (IDEA), sebuah forum yang terdiri dari 37 mantan presiden dan kepala negara.

"Kediktatoran Kuba mendeportasi kita hari ini dari pulau tersebut untuk membela prinsip-prinsip demokrasi di kawasan ini," tulis Pastrana di akun Twitternya.


Dia juga memasang foto dirinya dan Quiroga di atas sebuah pesawat, menepuk tanda "L" dengan ibu jari dan forefingers untuk menandakan "libertad" yang berarti "kebebasan".

Kementerian Luar Negeri Kuba menolak untuk mengomentari insiden tersebut. Namun surat kabar Partai Komunis Granma menuduh IDEA, dalam sebuah tajuk rencana pada hari Rabu (7/3) dengan judul "Hadiah, provokasi dan gagasan gagal," untuk mengupayakan sabotase "proyek progresif" di seluruh Amerika Latin.

"Seperti pada 2017, pengiriman hadiah disertai dengan rencana untuk melakukan provokasi di ibukota Kuba minggu ini, menciptakan ketidakstabilan dan merusak citra internasional negara tersebut," tulis Granma.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Kolombia dalam sebuah penyataan mengatakan bahwa pihaknya telah menghubungi pemerintah Kuba mengenai insiden tersebut dan diberitahu oleh kedutaan Kuba di Kolombia bahwa Pastrana telah diberitahu pada hari Selasa bahwa dia tidak akan diangkut ke pulau tersebut karena kehadirannya yang direncanakan di IDEA.

"Pemerintah Kolombia menyesalkan bahwa insiden semacam ini menimpa orang-orang Kolombia yang telah berteman dengan negara-negara yang dekat dengan negara kita," begitu bunyi pernyataan tersebut. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Irjen Slamet Uliandi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Telepon Prabowo

Jumat, 06 November 2026 | 02:03

Dzulfikar dan Fuji Abdul Tekankan Intelektualisme Pemuda untuk Pengabdian Bangsa

Jumat, 06 November 2026 | 01:31

Pramono Bertahap Menata Parkir Liar hingga Fasilitas Tanah Abang

Jumat, 06 November 2026 | 01:17

Kalau Hasil Labfor Polri Diragukan, Siapa Lagi yang Mau Dipegang?

Jumat, 06 November 2026 | 01:05

Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan

Jumat, 06 November 2026 | 00:32

PPKK Perkuat Pengamanan Kawasan Kemayoran

Jumat, 06 November 2026 | 00:17

Tunjukkan Ijazah di Pengadilan Belum Tentu Akhiri Polemik

Jumat, 06 November 2026 | 00:08

Listyo Sigit Cs Pakai Mesin Sadap Seharga Rp212 Miliar

Kamis, 05 November 2026 | 23:39

Gratis Masuk Ancol Bulan November, Cek Caranya

Kamis, 05 November 2026 | 23:12

Jokowi Menolak Ijazah Diuji Ulang, Pengamat: Apa karena Kapolri sudah Diganti?

Kamis, 05 November 2026 | 23:01

Selengkapnya