Museum Holocaust Amerika Serikat mencabut penghargaan hak asasi manusia yang diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.
Dicabutnya penghargaan itu karena dia dinilai gagal menggunakan otoritas moralnya untuk menghentikan kampanye militer yang berutal di wilayah Rakhine di mana ratusan warga Rohingya menjadi korban.
Museum tersebut mengumumkan pada hari Rabu (7/3) bahwa mereka telah menarik penghargaan Elie Wiesel, yang diserahkan kepada Aung San Suu Kyi pada tahun 2012.
Direktur Museum Sara Bloomfield mengutip penolakannya untuk mengutuk atau menghentikan pembunuhan massal minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.
Dalam sebuah surat terbuka kepada kedutaan Myanmar di Washington yang dipublikasikan di situs museum tersebut, dia menjelaskan alasna pencabutan penghargaan tersebut.
"Berdasarkan inspirasi yang Anda buat untuk jutaan orang di seluruh dunia, dengan daya tahan lama Anda terhadap kediktatoran militer, dan advokasi Anda untuk kebebasan dan hak asasi manusia untuk semua orang di Myanmar, kami merasa terhormat hadir dengan Penghargaan Elie Wiesel pertama di tahun 2012 ," tulis Bloomfield seperti dimuat
The Guardian.
"Dengan sangat menyesal sekarang kita membatalkan penghargaan itu. Kami tidak mengambil keputusan ini dengan enteng," tambahnya.
Dia menambahkan bahwa Museum tersebut telah memantau dengan ketat kampanye militer Myanmar melawan tanggapan Rohingya dan Aung San Suu Kyi terhadapnya. Bahkan pihak museum mengirim utusan ke Myanmar dan Bangladesh untuk mendapatkan bukti langsung. Museum ini juga telah menerbitkan temuan yang mencakup "bukti genosida" yang meningkat.
Aung San Suu Kyi diketahui sempat memiliki nama yang harum dan dibandingkan dengan Nelson Mandela dari Afrika Selatan setelah menghabiskan 15 tahun di bawah tahanan rumah karena menentang kediktatoran militer negara tersebut.
Dia bahkan memenangkan hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1991.
Setelah perjuangan panjang, partainya kemudian menang telak pada tahun 2015 dan dia menjadi penasihat negara yang secara
de facto memimpin negara. Namun karena ada masalah status kewarganegaraan suami dan anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi pemimpin resmi Myanmar.
Tapi reputasi internasional Aung San Suu Kyi telah runtuh karena pembantaian Rohingya dan dia telah dikritik sebagai salah satu orang yang bertanggungjawab di balik pembersihan etnis tersebut. Dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun soal Rohingya di depan umum.
[mel]
