Berita

Politik

Pembangunan Infrastruktur Yang Dipaksakan Mengarah Ke Penggadaian Bangsa

SENIN, 05 MARET 2018 | 14:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang disebutkan sebagai program terbaik pemerintahan Joko Widodo adalah pembangunan semu dan hanya untuk pencitraan semata.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur itu sangat dipaksakan tanpa melihat kemampuan negara dan kajian mendalam, apakah pembangunan tersebut sudah sangat mendesak dilakukan.

Kordinator Komunita Relawan Sadar (KORSA) Amirullah Hidayat mengatakan, akibat kebijakan pembangunan infrastruktur "gila-gilaan" ini negara menanggung beban utang yang sangat besar kepada asing terutama China. Dan itu sangat berbahaya sebab jika negera tidak mampu membayar utang maka negara ini akan tergadaikan.


"Ujung-ujungnya apapun kebijakan yang diinginkan oleh negera penghutung, maka wajib diikuti oleh pemerintah. Ini sama saja Jokowi menggadaikan negeri," ujar Amirullah Hidayat, Senin (5/3).

Salah satu contoh yaitu pembangunan infrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Sesuai pernyataan Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi ingin kepemilikan saham dalam proyek tersebut, Indonesia 10 persen dan China 90 persen.

"Ini kebijakan aneh dan sangat berbahaya, lebih baiklah jika tidak mampu dibatalkan saja proyek tersebut, apalagi kereta Api Cepat Jakarta-Bandung belum mendesak dibutuhkan," sebut Amirullah Hidayat yang juga tokoh muda Muhammadiyah.

Sejak Jokowi menjadi Presiden, hampir semua kebijakannya berbahaya dan sudah menjurus kepada penggadaian negeri kepada asing, sebab utang yang besar sulit dibayar sesuai penyataan Menteri Keuangan Sri mulyani.

"Melihat kebijakan inilah kami sebagai relawan yang terlibat menaikkan Jokowi menjadi Presiden 2014 lalu menyatakan keluar dari barisan pendukung dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan Jokowi di periode kedua," terangnya.

Ditambahkannya, KORSA akan membongkar semua kobohongan kebijakan yang dilakukan Jokowi  kepada seluruh rakyat Indonesia, sebab kondisi pemerintah saat ini sudah sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Ini juga kami lakukan sebagai tanggung jawab moral karena menaikan Jokowi di 2014 serta demi menyelamatkan negeri ini," tegas Amirullah Hidayat. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya