Berita

Politik

Pembangunan Infrastruktur Yang Dipaksakan Mengarah Ke Penggadaian Bangsa

SENIN, 05 MARET 2018 | 14:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang disebutkan sebagai program terbaik pemerintahan Joko Widodo adalah pembangunan semu dan hanya untuk pencitraan semata.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur itu sangat dipaksakan tanpa melihat kemampuan negara dan kajian mendalam, apakah pembangunan tersebut sudah sangat mendesak dilakukan.

Kordinator Komunita Relawan Sadar (KORSA) Amirullah Hidayat mengatakan, akibat kebijakan pembangunan infrastruktur "gila-gilaan" ini negara menanggung beban utang yang sangat besar kepada asing terutama China. Dan itu sangat berbahaya sebab jika negera tidak mampu membayar utang maka negara ini akan tergadaikan.


"Ujung-ujungnya apapun kebijakan yang diinginkan oleh negera penghutung, maka wajib diikuti oleh pemerintah. Ini sama saja Jokowi menggadaikan negeri," ujar Amirullah Hidayat, Senin (5/3).

Salah satu contoh yaitu pembangunan infrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Sesuai pernyataan Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi ingin kepemilikan saham dalam proyek tersebut, Indonesia 10 persen dan China 90 persen.

"Ini kebijakan aneh dan sangat berbahaya, lebih baiklah jika tidak mampu dibatalkan saja proyek tersebut, apalagi kereta Api Cepat Jakarta-Bandung belum mendesak dibutuhkan," sebut Amirullah Hidayat yang juga tokoh muda Muhammadiyah.

Sejak Jokowi menjadi Presiden, hampir semua kebijakannya berbahaya dan sudah menjurus kepada penggadaian negeri kepada asing, sebab utang yang besar sulit dibayar sesuai penyataan Menteri Keuangan Sri mulyani.

"Melihat kebijakan inilah kami sebagai relawan yang terlibat menaikkan Jokowi menjadi Presiden 2014 lalu menyatakan keluar dari barisan pendukung dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan Jokowi di periode kedua," terangnya.

Ditambahkannya, KORSA akan membongkar semua kobohongan kebijakan yang dilakukan Jokowi  kepada seluruh rakyat Indonesia, sebab kondisi pemerintah saat ini sudah sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Ini juga kami lakukan sebagai tanggung jawab moral karena menaikan Jokowi di 2014 serta demi menyelamatkan negeri ini," tegas Amirullah Hidayat. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya