Berita

Hassan Rouhani/Net

Dunia

Presiden Iran Dan Perancis Bahas Kesepakatan Nuklir Dan Ghouta Timur Via Telepon

SENIN, 05 MARET 2018 | 12:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Perancis Emmanuel Macron, telah membahas perkembangan terakhir terkait kesepakatan nuklir Iran dengan kelompok negara P5 + 1 dan situasi saat ini di Ghouta Timur Suriah melalui sambungan telepon akhir pekan kemarin.

Keduanya bercakap pada malam kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian ke Teheran untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Iran.

Selama pembicaraan telepon, Rouhani memuji pendirian Prancis pada kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dia juga mendesak semua pihak yang terlibat untuk tetap berkomitmen terhadap kewajiban mereka berdasarkan kesepakatan tersebut.


"Teheran akan tetap berkomitmen terhadap usahanya selama pihak lawan menerapkan JCPOA," kata Rouhani seperti dimuat Press TV.

Diketahui bahwa Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia dan China  ditambah Jerman menandatangani perjanjian nuklir tersebut pada tanggal 14 Juli 2015 dan mulai menerapkannya pada tanggal 16 Januari 2016. Perjanjian itu dikenal juga dengan kesepakatan P5 + 1.

Di bawah JCPOA, Iran melakukan pembatasan program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi terkait nuklir yang diberlakukan terhadap Teheran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali menggambarkan JCPOA, yang dinegosiasikan di bawah pendahulunya, Barack Obama, sebagai transaksi terburuk dan paling sepihak yang pernah dilakukan Washington.

Trump pada 12 Januari dengan enggan setuju untuk membebaskan sanksi terhadap Iran yang diangkat sebagai bagian dari kesepakatan penting, namun mengatakan bahwa ini adalah saat terakhir dia mengeluarkan pengabaian tersebut kecuali jika kondisinya terpenuhi. [mel]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya