Berita

Foto/Net

Otomotif

Gaikindo Ngarep Keran Impor Truk Bekas Ditutup

Bisnis Otomotif Bakal Mati
JUMAT, 02 MARET 2018 | 08:51 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Gaikindo meminta pemerintah untuk menghentikan impor truk bekas. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai merugikan produsen truk dalam negeri. Apalagi, kapasitas produksi truk dalam negeri sangat tinggi.

Ketua Umum Gabungan In­dustri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, jika pe­rilaku impor truk bekas masih dibiarkan, bisnis industri otomo­tif bakal mati. Saat ini, kemam­puan produksi truk di Indonesia di atas 200 ribu per tahun.

"Sekarang penjualannya baru 80 ribu satu tahunnya,"  ujarnya usai membuka acara Gaikindo Indonesia International Com­mercial Vehicle Expo (GIICOM­VEC) di Jakarta, kemarin.


Dengan kapasitas produksi yang tinggi, dia mengaku, masih bingung kenapa pemerintah masih membuka keran impor truk bekas. Padahal truk bekas itu uji emisinya tidak jelas.

"Layak jalannya juga tidak jelas, sparepart-nya pun tidak tahu dari mana, dan segala macam. Ini kalau dibiarkan bisa mematikan industri otomotif," kata Nangoi.

Kebijakan impor truk bekas akan mengancam industri oto­motif nasional. Padahal, industri ini sudah sangat berkontribusi untuk perkembangan negara. Industri otomotif telah mem­pekerjakan 1,2 juta- 1,4 juta pekerja. Kemudian menyum­bang pemasukan ke pemerintah sampai Rp 120 triliun.

"Kalau ini kita di-bully den­gan truk bekas, bakal bahaya. Ini tidak ada untungnya juga beli truk bekas. Sekarang kita sedang minta bantuan ke pemerintah," katanya lagi.

Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berjanji mengevaluasi kebijakan impor truk bekas yang dilaku­kan sejak 2016 pada tahun ini. Penghentian impor truk bekas bisa segera dijalankan karena tidak memerlukan aturan ter­tentu, hanya membutuhkan penghentian rekomendasi impor truk bekas.

"Diharapkan tahun ini bisa terealisasi, sehingga tidak ada lagi impor truk bekas," tegasnya.

Dia menilai, kemampuan nasional di bidang kendaraan komersial ini sudah cukup kuat, sehingga pemerintah akan men­dukung dan juga akan melarang impor truk bekas. Saat ini, kata dia, sarana kebutuhan transpor­tasi semakin meningkat.

Tercatat selama 2017, pen­jualan kendaraan jenis truk dan bus mencapai 89 ribu unit dengan total produksi 93 ribu unit. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencatat 70 ribu unit dan 27 ribu untuk pasar ekspor.

Pada tahun ini, dia optimistis penjualan truk dan mobil niaga akan tetap moncer. Bahkan, ek­spor truk tahun ini ditargetkan mencapai 35 ribu unit. "Industri kendaraan komersial memang banyak tantangan, termasuk ter­batasnya infrastruktur jalan raya dan pada saat ini dilakukan pele­baran jalan. Industri komersial ini sangat mendukung industri logistik," kata dia.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Tranpostasi, dan Elektronika Kementerian Perin­dustrian Harjanto mengatakan, impor truk bekas memerlukan rekomendasi dari Kemente­rian Perindustrian. Nah, untuk mengehentikannya tinggal tidak keluarkan rekomendasinya.

Menurut dia, impor truk be­kas memang seharusnya tidak dilakukan. Sebab, tidak ada yang bisa menjamin kondisi truk tersebut dari sisi emisi maupun keamanannya. "Truk lama itu akan emisinya tinggi. padahal kita mau menurunkan emisi," katanya.

Dongkrak Penjualan

Yohannes menargetkan, dengan digelarnya pameran GIICOMVEC, penjulan truk dan mobil niaga akan naik 20 persen dari target penjualan tahun ini. Apalagi, saat ini per­ekonomian nasional sudah mu­lai membaik terbukti dengan mulai membaiknya penjualan truk dan mobil niaga.

Ada empat belas Agen Peme­gang Merek (APM) kendaraan komersial yang ikut acara ini. Di antaranya Daihatsu, Hino, Isuzu, Iveco, MAB (Mobil Anak Bangsa), Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Mitsubishi Motors, Suzuki, Sokonindo, UD Truck, United Tractors, Toyota serta Volvo. Kemudian, ada lima industri karoseri juga ikut, seperti Adiputro, Laksana, Shin­mei, Sugity Creatives, Trubo Engineering.

Sebanyak kurang lebih 3 ribu pelaku industri ditar­getkan akan datang. Mereka berasal dari industri transpor­tasi, logistik, konstruksi dan infrastruktur, komoditas mi­gas dan non-migas, termasuk batu bara, minyak dan gas serta peternakan, kehutanan, retail, wholesaler dan lain­nya. ***

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya