Jokowi Keluarkan Perppu Saja Kalau Tak Setuju UU MD3

Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) jika tidak setuju dengan keberadaan UU MD3.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi keengganan Jokowi meneken UU MD3 yang sudah disahkan di Rapat Paripurna DPR.

“kalau misalnya memang tidak setuju ya terbitkan saja perppu, kalau misalnya memang presiden tidak mau," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2).

Namun demikian, penandatanganan UU MD3 tersebut diserahkan semuanya kepada Jokowi.  Ditandatangani ataupun tidak UU MD3 akan tetap berlaku setelah 30 hari sesuai dalam Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011.

"Ya kalau saya sih terserah saja itu kan hak dari presiden. Kalau lewat dari 30 hari kan akan menjadi UU," tukasnya. [ian]