Industri Kecil Ngarep Omzetnya Ikut Meroket

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang men­gatakan, belanja kampanye sekitar Rp 4 triliun akan berputar dari para pasangan calon peserta Pilkada 2018, terutama untuk berbagai ke­butuhan atribut kampanye. Hal itu belum termasuk anggaran penye­lenggaraan Pilkada serentak yang berasal dari pemerintah mencapai Rp 20 triliun.

"Ini sangat berdampak pada aktivitas bisnis, khususnya pelaku UMKM dengan kenaikan order dan omzet," katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 Kabupaten. Pilkada di 17 provinsi, pasangan calon rata-rata merogoh kocek Rp 75 miliar untuk belanja atribut kampanye, sehingga totalnya sudah mencapai Rp 1,27 triliun. Bahkan di lima provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, be­lanja kampanye bisa menembus lebih dari Rp 100 miliar karena wilayah kampanye yang relatif luas.

Sarman memprediksi, peserta Pilkada di tingkat kabupaten atau kota rata-rata mengeluarkan dana belanja kampanye sekitar Rp 10-20 miliar. Itu tergantung luas wilayah dan jumlah pen­duduknya.

Menurutnya, perputaran be­lanja kampanye dapat mening­katkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi peluang emas bagi pengusaha UMKM. Pasalnya, sebagian besar kebu­tuhan atribut kampanye dapat diproduksi oleh UMKM seperti alat peraga, spanduk, umbul-umbul, baliho, backdrof, kaus, pin, leaflet dan lain lain.

Belum lagi untuk iklan di media massa, operasional tim sukses, konsumsi, transportasi, perlengkapan hiburan. Dampak tidak langsung, pedagang kelil­ing juga dapat meraih keuntun­gan dari momentum kampanye di tempat terbuka.

Sebab itu, Sarman mengim­bau seluruh pihak terkait mampu menjaga penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Hal ini agar tak meng­ganggu niat investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia.

"Menjadi tugas kita bersama agar menghindari kampanye berbau SARA (suku, agama, dan ras) yang dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat dan aktivitas bisnis," imbuhnya.

Ekonomi Kreatif Naik

Kepala Badan Ekonomi Kre­atif (Bekraf) Triawan Munaf me­nargetkan, kontribusi ekonomi kreatif (ekraf) mencapai Rp 1.000 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di­harapkan ekraf mampu meng­gantikan peran Sumber Daya Alam (SDA) menopang pereko­nomian nasional.

Dia mengatakan, kontribusi ekraf terus mengalami kenaikan. Tahun 2015 andil ekraf terhadap PDB hanya Rp 852,56 triliun, meningkat jadi Rp 922,58 triliun pada 2016. Hal ini membuat kontribusi ekraf terhadap PDB naik dari 7,38 persen menjadi 7,44 persen.

Target Rp 1.000 triliun di­yakini tak lepas dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan tiga tahun terakhir oleh Bekraf. "Gagasan kreatif tak akan per­nah habis. Ekraf bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional," katanya.

Menurut dia, kemudahan akses permodalan pelaku ekraf juga diberikan melalui Dana Ekonomi Kreatif (Dekraf), Kredit Usaha Rakyat Ekonomi Kreatif (Kurekraf) hingga mengadakan forum bagi investor dan filan­tropi ekraf. "Bekraf juga fokus melindungi produk kreatif karya anak bangsa melalui bantuan pen­danaan hak kekayaan intelektual. Selain itu, diberikan juga dukun­gan sertifikasi dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing pelaku." ***