Terhitung sejak 24 Februari lalu, Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite. Kenaikan harga sekitar Rp300 untuk wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan di luar wilayah tersebut, kenaikan beragam.
Harga Pertamax di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp 8.900, Dexlite Rp 8.100 per liter dari Rp 7.500.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Ecky Awal Mucharam menilai langkah penyesuaian harga BBM tersebut akan semakin memberatkan rakyat dan menyulut inflasi. Pada Januari lalu, papar Ecky, inflasi mencapai 3,25 persen (yoy) di mana inflasi energi mencapai 8,6 persen; inflasi harga diatur pemerintah 5,82 persen.
"Artinya, gejolak inflasi masih disebabkan oleh intevensi pemerintah di bidang harga, bukan karena peningkatan konsumsi (belanja)," terang Ecky, Selasa (27/2).
Ecky mengingatkan, pengaruh inflasi tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu saja. Misalnya pada golongan orang kaya. Sebaliknya, inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil, meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka.
"Dengan demikian, agak sulit juga memperbaiki ketimpangan jika harga barang-barang pokok terus diintervensi. Kebijakan ini jelas-jelas tidak pro rakyat," tegasnya.
Ia pesimis target pertumbuhan ekonomi tinggi akan tercapai jika pemerintah seringkali menaikkan BBM. Apalagi konsumsi rumah tangga Indonesia itu sebagian besar golongan menengah ke bawah. Bagi golongan menengah, saat terjadi tekanan harga, maka mereka akan menunda belanja. Namun, bagi golongan bawah, kenaikan harga menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
"Saya pikir, pemerintah sangat paham tentang hal itu," imbuhnya.
Masih kata Ecky, merujuk beberapa laporan BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah lima persen. Padahal, peranannya mencapai 55 persen terhadap PDB.
Pada 2017, Ecky menjelaskan pertumbuhan ekonomi hanya 5,07 persen di mana konsumsi rumah tangga hanya naik 4,95 persen. Sementara target APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen.
"Jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, bagaimana pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat," tutup Ecky.
[wid]
