Pelelangan barang pribadi milik pejabat tinggi memantik kontroversi. Anggota Ombudsman Alvien Lie bilang, hal ini mengingatkan dirinya pada lelang serupa saat krisis moneter tahun 1998.
Seperti dketahui, lelang akan digelar di Galeri Nasional hari ini, mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Pejabat yang yang menyerahkan barang pribadinya untuk dilelang, antara lain Wapres JK, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Lukman Effendi menyebut, nilai total lelang ini akan mencapai Rp 16,5 triliun.
Apa saja barangnya? Wapres JK dan istri, Mufidah Jusuf Kalla, akan melego 10 kain dari Nusantara, tiga baju muslim, dua dasi, dan lima pasang sepatu dengan harga mulai dari Rp 500 ribu untuk tiap barang.
Kemudian, Sri Mulyani akan melelang batik lengan panjang dengan motif bunga dengan nilai mulai dari Rp 5 juta. Sementara Rini, akan melelang baju batik lengan panjang dengan motif parang berwarna coklat dengan harga mulai dari Rp 5 juta.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil akan melelang dua buah sajadah dengan nilai mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 750 ribu. Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto akan melelang sepatu pantofel berwarna hitam dengan ukuran 43 dengan harga mulai dari Rp 750 ribu. Menhub Budi Karya akan melelang gitar akustik berwarna coklat-kuning dengan harga mulai dari Rp 500 ribu. Gitar ini merupakan salah satu gitar yang sering digunakan Budi Karya 'ngeband' bersama Elek Yo Band, yang personelnya afalah beberapa menteri di Kabinet Kerja.
Selain Wapres dan menteri, lelang juga akan diikuti oleh para kalangan pejabat eselon I di Kemenkeu, misalnya Sekretaris Jenderal Hadiyanto, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, Direktur Bea dan Cukai Heru Pambudi, Direktur Jenderal Perbendaharaa Marwanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Liky Alfirman, hingga Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso.
Lelang ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Caranya, dengan mendaftarkan diri dan membuat akun aktif di situs
www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id mulai hari ini. Selain itu, masyarakat dapat pula langsung datang ke Galeri Nasional. Lalu, setelah mendaftar dan memilih barang, peserta lelang harus menyertakan uang jaminan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, misalnya untuk produk dengan harga Rp 500 ribu, uang jaminannya mulai dari Rp 230 ribu.
Sesuai persyaratan, pelunasannya dilakukan lima hari setelah pelaksanaan lelang. Adapun uang lelang yang didapat akan secara sukarela diberikan para pejabat untuk masuk ke pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selanjutnya, uang lelang akan digunakan untuk sektor pendidikan, melalui yayasan yang bekerja sama dengan pemerintah.
Untuk apa lelang itu? Lukman mengungkapkan, lelang digelar untuk memperingati 110 tahun lelang di Indonesia. Berdasarkan balailelang.co.id pada 1908 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad 1908 Nomor 189 tentang Vendu Rreglement atau aturan lelang, saat itu belum ada Volksraad atau lembaga setingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Vendu Reglement diberlakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak lelang. Kemudian juga untuk melindungi kepentingan Pejabat Belanda yang pindah dari Hindia Belanda untuk menjual asetnya. Saat itu, permintaan lelang eksekusi dan barang-barang pindahan lebih diutamakan.
Nah, fungsi lelang menjadi penting. Bukan hanya dalam mengumpulkan penerimaan Negara tetapi juga sebagai salah satu sarana penuntasan masalah hukum dan non performing loan (NPL) agar perekonomian lebih maju.
Dia menjelaskan, peringatan 110 tahun ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkenalkan lelang sebagai salah satu mekanisme jual beli yang aman, transparan, objektif, kepastian hukum dan kompetitif.
Ombudsman mengkritik kegiatan ini. Pertanyaannya, dana lelang akan masuk kantong pribadi pejabat atau anggaran negara. "Kalau masuk PNBP, berati APBN kita butuh uang, seakan-akan negara butuh uang banget, kesannya ada krisis APBN," ujar Anggota Ombudsman RI Alvin Lie, semalam. "Ini kan bahaya Kemenkeu main-main begini seakan-akan negara butuh uang banget," imbuhnya.
Alvin ingat, kegiatan semacam ini pernah terjadi di tahun 1997, tahun jelang krisis moneter. Ketika itu, pejabat negara meminta supaya masyarakat berpenghasilan ke atas untuk menyumbangkan perhiasan ke negara. "Ini kan sama saja, bedanya pejabat negara yang diminta," sindirnya.
Alvin pun menyatakan, Ombudsman langsung menggelar rapat pleno untuk membahas lelang barang koleksi pribadi pejabat negara. Rapat itu memutuskan, dalam 2 hari ini Ombudsman akan memanggil Kemenkeu untuk melakukan klarifikasi.
"Kita fokus pada aspek apakah dalam lelang ini ada maladministrasi atau tidak. Apalagi latar belakang dan tujuan adanya lelang ini tidak disebarluaskan dengan jelas," tandasnya. ***
