Berita

Tjahjo/RMOL

Hukum

Penunjukan Empat Plt Daerah Diklaim Bisa Cegah Politik Uang

SENIN, 26 FEBRUARI 2018 | 17:42 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan kunjungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPK salah satunya yakni memperkenalkan Pelaksana tugas (Plt) dari empat provinsi.

Penujukan Plt Gubernur diharapkan dapat menindaklanjuti kerja-kerja pencegahan KPK yang rawan terhadap korupsi.

"Hari ini KPK mendapat kunjungan pak Kemendagri, untuk membicarakan beberapa hal sekaligus memperkenalkan Plt gubernur empat provinsi," ujarnya di Lobby Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Senin, (26/2).


Laode menambahkan, KPK dan Kemendagri juga sempat membahas terkait peningkatan kualitas pengawasan internal di daerah, mengingat saat tahun ini merupakan tahun politik yang rawan terhadap politik uang. Selain itu, tambah Laode, KPK juga membahas soal peningkatan kualitas pengawas internal di daerah karena sudah memasuki tahun politik.

"Kami berharap dan memberitahukan kepada para Plt ini bahwa KPK bekerjasama dengan polri, ingin mencegah dan ingin menyuksekan Pemilukada serentak tapi pada saat yang sama ingin mencegah, ingin tidak terjadinya politik uang. Untuk itu kami berharap bahwa para plt ini bisa menjalankan hal itu," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan ada empat Plt Gubernur yang diperkenalkan Kemendagri kepada KPK, yakni Plt Gubernur Papua, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Lampung.

"Yang kami ajak Plt Papua, kemudian Sultra, Kalbar dan Lampung termasuk calon Plt diempat daerah yang nanti akan beriringan, karena ada yang massa Gubernur sekarang ini habis, ada Gubernur yang sekarang ini sedang cuti kampanye," ujar Tjahjo.

Selain itu Tjahjo juga mengungkapkan akan memfasilitasi KPK untuk bertemu dengan para calon kepala daerah dalam waktu dekat.

"Mungkin dalam satu bulan ke depan. Mungkin tim KPK turun semua berdialog saya mohon bisa menyampaikan arahan-arahan khususnya yang berkaitan dengan pencegahan, pemidanaan, atau hal-hal lain yang harus dipahami oleh para calon kepala daerah," tambahnya. [san]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya