Serangkaian kecelakaan dalam proyek infrastruktur yang terjadi belakangan ini diduga akibat kesalahan administrasi. Utamanya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN.
Menurut anggota Ombudsman RI Alvin Lie, serangkaian kejadian yang sangat memprihatinkan itu menunjukkan adanya potensi maladministrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.
"Apabila semuanya itu dilakukan sesuai dengan prosedur, patuh pada standar tentunya tidak akan terjadi kecelakaan seperti ini," katanya dalam diskusi bertajuk 'Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan dan Pertaruhan' di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/2).
Lanjut Alvin, perhatian utama Ombudsman terletak pada faktor keselamatan. Bukan hanya pengguna apabila infrastruktur sudah jadi tapi juga masyarakat luas yang setiap hari melewati area proyek.
"Mereka khawatir kalau bagaimana sewaktu-waktu itu ambruk dan menjatuhi mereka," ujarnya.
Akar permasalahannya terletak pada pemerintah yang seakan kejar tayang dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.
"Pemerintah mengabaikan, terutama menteri BUMN dan BUMN-nya mengabaikan amanat Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," jelas Alvin.
Di mana, dalam undang-undang tersebut, setiap perusahaan hanya boleh mengerjakan maksimal enam proyek. Tapi pada kenyataannya tak sedikit BUMN yang ditugasi melampaui batas maksimal.
"Di sinilah potensi maladministrasi itu terjadi," beber Alvin.
Karena melampaui batas maksimal, diduga BUMN yang mengerjakan proyek melanggar aturan. Alasannya, BUMN-BUMN itu melaksanakan proyek di luar kemampuan, kemudian menunjuk sumber daya yang sedapatnya dengan kompetensi dan kualifikasi dipertanyakan, menggunakan alat berat seadanya, serta mengabaikan kondisi kerja bagi para pekerja.
"Apakah bekerja sesuai dengan batas waktu yang disediakan misalnya delapan jam sehari. Kemudian apakah setelah bekerja para pekerja ini mempunyai kesempatan untuk beristirahat yang cukup, istirahat di tempat yang layak dan sebagainya," demikian Alvin.
[wah]
