Berita

Foto/RMOL

Hukum

Darurat Narkoba, BNN Dan Polri Tidak Bisa Jalan Sendiri-sendiri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018 | 10:59 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Sebab, beberapa hari terakhir penyelundupan narkoba mencapai 6 ton. Angka tersebut merupakan yang fantastik untuk sebuah barang haram seperti narkoba.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H. Poeloengan mengungkapkan, penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba bukan hal yang baru.

Namun, pihak yang menangani itu tidak serius untuk menanganinya. Ia pun mengkritik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri yang tidak bekerjasama dan koordinasi dalam menangani penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba.


"Sebenarnya ini problem yang berulang-terulang, tak bisa BNN, Polri dan lembaga terkait berjalan sendiri, penangananya harus jelas, sekarang lebih cenderung sendiri-sendiri," kata Andrea dalam diakusi 'Darurat Narkoba!' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Andrea  menilai bahwa Polri dan BNN perlu ada koordinasi dan kerjasama yang baik guna memastikan agar hal itu tidak terulang lagi.

Namun demikian, ia merasa prihatin dengan alat yang digunakan Polri dalam menjalankan tugasnya, khususnya Pol Air. Kapal operasional Pol Air menurutnya kurang baik untuk menjalankan tugasnya.

"Polri memiliki Pol Air, namun kapal yang digunakan ada yang C4, ada yang C3, ada C2 dan C1, nah ini perlu diperkuat. Contoh di Alor Timur banyak belabuhan tradisional, ketika ada perahu yang tidak dikenal cuman melambaikan tangan karena tidak kapal untuk mengusir kapal asing itu," ujarnya.

Oleh karena itu, Andrea meminta untuk memperkuat pertahanan di laut karena itu adalah salah satu program Presisen Joko Widodo, kemeritiman. Pemberantasan narkoba juga merupakan program Kepa Negara.

Dan dia malah melihat, selama ini yang paling banyak bekerja adalah TNI Angkatan Laut.

"Ini juga terkait program Presiden, bagaimana memperkuat pertahanan di laut. Paling banyak bekerja Angkatan Laut," pungkas Andrea. [rus]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya