Berita

Foto/RMOL

Hukum

Darurat Narkoba, BNN Dan Polri Tidak Bisa Jalan Sendiri-sendiri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018 | 10:59 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Sebab, beberapa hari terakhir penyelundupan narkoba mencapai 6 ton. Angka tersebut merupakan yang fantastik untuk sebuah barang haram seperti narkoba.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H. Poeloengan mengungkapkan, penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba bukan hal yang baru.

Namun, pihak yang menangani itu tidak serius untuk menanganinya. Ia pun mengkritik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri yang tidak bekerjasama dan koordinasi dalam menangani penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba.


"Sebenarnya ini problem yang berulang-terulang, tak bisa BNN, Polri dan lembaga terkait berjalan sendiri, penangananya harus jelas, sekarang lebih cenderung sendiri-sendiri," kata Andrea dalam diakusi 'Darurat Narkoba!' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Andrea  menilai bahwa Polri dan BNN perlu ada koordinasi dan kerjasama yang baik guna memastikan agar hal itu tidak terulang lagi.

Namun demikian, ia merasa prihatin dengan alat yang digunakan Polri dalam menjalankan tugasnya, khususnya Pol Air. Kapal operasional Pol Air menurutnya kurang baik untuk menjalankan tugasnya.

"Polri memiliki Pol Air, namun kapal yang digunakan ada yang C4, ada yang C3, ada C2 dan C1, nah ini perlu diperkuat. Contoh di Alor Timur banyak belabuhan tradisional, ketika ada perahu yang tidak dikenal cuman melambaikan tangan karena tidak kapal untuk mengusir kapal asing itu," ujarnya.

Oleh karena itu, Andrea meminta untuk memperkuat pertahanan di laut karena itu adalah salah satu program Presisen Joko Widodo, kemeritiman. Pemberantasan narkoba juga merupakan program Kepa Negara.

Dan dia malah melihat, selama ini yang paling banyak bekerja adalah TNI Angkatan Laut.

"Ini juga terkait program Presiden, bagaimana memperkuat pertahanan di laut. Paling banyak bekerja Angkatan Laut," pungkas Andrea. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya