Berita

Foto/RMOL

Hukum

Darurat Narkoba, BNN Dan Polri Tidak Bisa Jalan Sendiri-sendiri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018 | 10:59 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Sebab, beberapa hari terakhir penyelundupan narkoba mencapai 6 ton. Angka tersebut merupakan yang fantastik untuk sebuah barang haram seperti narkoba.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H. Poeloengan mengungkapkan, penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba bukan hal yang baru.

Namun, pihak yang menangani itu tidak serius untuk menanganinya. Ia pun mengkritik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri yang tidak bekerjasama dan koordinasi dalam menangani penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba.


"Sebenarnya ini problem yang berulang-terulang, tak bisa BNN, Polri dan lembaga terkait berjalan sendiri, penangananya harus jelas, sekarang lebih cenderung sendiri-sendiri," kata Andrea dalam diakusi 'Darurat Narkoba!' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Andrea  menilai bahwa Polri dan BNN perlu ada koordinasi dan kerjasama yang baik guna memastikan agar hal itu tidak terulang lagi.

Namun demikian, ia merasa prihatin dengan alat yang digunakan Polri dalam menjalankan tugasnya, khususnya Pol Air. Kapal operasional Pol Air menurutnya kurang baik untuk menjalankan tugasnya.

"Polri memiliki Pol Air, namun kapal yang digunakan ada yang C4, ada yang C3, ada C2 dan C1, nah ini perlu diperkuat. Contoh di Alor Timur banyak belabuhan tradisional, ketika ada perahu yang tidak dikenal cuman melambaikan tangan karena tidak kapal untuk mengusir kapal asing itu," ujarnya.

Oleh karena itu, Andrea meminta untuk memperkuat pertahanan di laut karena itu adalah salah satu program Presisen Joko Widodo, kemeritiman. Pemberantasan narkoba juga merupakan program Kepa Negara.

Dan dia malah melihat, selama ini yang paling banyak bekerja adalah TNI Angkatan Laut.

"Ini juga terkait program Presiden, bagaimana memperkuat pertahanan di laut. Paling banyak bekerja Angkatan Laut," pungkas Andrea. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya