Berita

Foto/RMOL

Hukum

Darurat Narkoba, BNN Dan Polri Tidak Bisa Jalan Sendiri-sendiri

SABTU, 24 FEBRUARI 2018 | 10:59 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Sebab, beberapa hari terakhir penyelundupan narkoba mencapai 6 ton. Angka tersebut merupakan yang fantastik untuk sebuah barang haram seperti narkoba.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H. Poeloengan mengungkapkan, penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba bukan hal yang baru.

Namun, pihak yang menangani itu tidak serius untuk menanganinya. Ia pun mengkritik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri yang tidak bekerjasama dan koordinasi dalam menangani penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba.


"Sebenarnya ini problem yang berulang-terulang, tak bisa BNN, Polri dan lembaga terkait berjalan sendiri, penangananya harus jelas, sekarang lebih cenderung sendiri-sendiri," kata Andrea dalam diakusi 'Darurat Narkoba!' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Andrea  menilai bahwa Polri dan BNN perlu ada koordinasi dan kerjasama yang baik guna memastikan agar hal itu tidak terulang lagi.

Namun demikian, ia merasa prihatin dengan alat yang digunakan Polri dalam menjalankan tugasnya, khususnya Pol Air. Kapal operasional Pol Air menurutnya kurang baik untuk menjalankan tugasnya.

"Polri memiliki Pol Air, namun kapal yang digunakan ada yang C4, ada yang C3, ada C2 dan C1, nah ini perlu diperkuat. Contoh di Alor Timur banyak belabuhan tradisional, ketika ada perahu yang tidak dikenal cuman melambaikan tangan karena tidak kapal untuk mengusir kapal asing itu," ujarnya.

Oleh karena itu, Andrea meminta untuk memperkuat pertahanan di laut karena itu adalah salah satu program Presisen Joko Widodo, kemeritiman. Pemberantasan narkoba juga merupakan program Kepa Negara.

Dan dia malah melihat, selama ini yang paling banyak bekerja adalah TNI Angkatan Laut.

"Ini juga terkait program Presiden, bagaimana memperkuat pertahanan di laut. Paling banyak bekerja Angkatan Laut," pungkas Andrea. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya