Restrukturisasi Direksi Pertamina Ala Menteri Rini Lawan Jokowi

Perubahan struktur direksi PT. Pertamina (Persero) yang dilakukan Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno dipertanyakan efisiensinya. Apalagi alasan yang dipakai Menteri Rini untuk memperbaiki pelayanan ke masyarakat.

Kinerja hulu migas Pertamina dinilai sudah cukup baik. Hanya perlu menyeimbangkan kinerja hilirnya.

Reorganisasi Pertamina ini diumumkan Kementerian BUMN pada Selasa (13/2) lalu. Selain meniadakan Direktorat Gas, juga dibentuk Direktorat Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur. Kemudian memecah Direktorat Pemasaran menjadi dua yakni Pemasaran Korporat dan Direktorat Ritel.

"Pertamina selama ini kan sudah menjalankan bisnis ritel. Pemasaran dipecah menjadi Korporat dan Ritel bakal overlapping, yang jelas bakal ada pembangunan jenjang struktur nggak hanya di pusat tapi sampai ke wilayah-wilayah. Itu bukan hal yang sederhana," kata Sekjen Prodem, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Jumat, 23/2).  

Kebijakan restrukturisasi Menteri Rini tersebut justru memperpanjang jalur birokrasi di binis migas sendiri yang notabene berseberangan dengan kemauan Presiden Jokowi. Mestinya Kementerian BUMN berpikir solusi menjamin keamanan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai ke masyarakat.

Jika berkaitan dengan rencana pembentukan induk usaha (holding) migas, Satyo mengingatkan status Pertamina masih persero atau milik negara. "Jadi publik service-nya masih diwajibkan," tegasnya.

Ia curiga keputusan perombakan direksi ini hanya sepihak dari Menteri BUMN, bukan untuk kebutuhan Pertamina sendiri. "Hidden agenda ini menambah beberapa direksi, rumornya tidak berdasarkan kebutuhan, orang-orang yang ditempatkan ini," tukasnya.[wid]