Anggota Komisi III DPR Adies Kadir kecewa berat dengan kinerja Jaksa Agung M Prasetyo yang terkesan mengulur-ulur waktu eksekusi gelombang IV untuk para gembong narkoba terpidana mati yang sudah berkuatan hukum tetap. Dia pun meminta Prasetyo dicopot. Sebagai gantinya, dia menyodorkan nama Budi Waseso (Buwas) yang akan pensiun dari jabatan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Maret nanti.
Menurut Adies, kebijakan Prasetyo menulur-ulur eksekusi mati berdampak buruk pada perang melawan narkoba. Akibat kebijakan itu, sindikat internasional tidak takut lagi untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Buktinya, sepanjang Februari ini, ada 2,6 ton sabu diselundupkan ke Indonesia dan berhasil disergap di perairan Kepulauan Riau.
"Jadi, harus berani tegas. Wong kita sekarang berperang lawan narkoba. Coba, beraÂpa lama lagi ini dia janji mau esekekusi. Kita butuh ketegasan Jaksa Agung," ucap politisi Golkar ini.
Adies mengaku tidak mengerti dengan sikap lembek Prasetyo. Padahal, Presiden sudah denÂgan tegas menyatakan tidak ada ampun bagi para bandar. "Apa pula yang dia takuti. Mestinya, Jaksa Agung itu tegas. Kalau sudah inkracht, dihukum mati saja, tunggu apalagi. Kalau tidak bernyali, kita ganti saja Jaksa Agung ini," cetusnya.
Dia memandang, Buwas soÂsok yang tepat untuk menduduki posisi Jaksa Agung. Dia yakin, di tangan Buwas, Kejaksaan Agung bakal lebih tegas terhÂadap gembong narkoba. Sebab, selama di BNN, Buwas menyaÂtakan tidak ragu menembak mati bandar narkoba yang melawan atau melarikan diri saat ditangÂkap.
"Masalah pengedaran narkoba ini sudah sangat serius. Tidak bisa lagi main-main. Kalau perlu (Presiden) angkat Buwas jadi Jaksa Agung, biar dihukum mati para penjahat-penjahat narkoba itu," katanya.
Sebelumnya, Jaksa Agung H Prasetyo menyatakan perlu kehati-hatian dalam mengambil kebijakan melaksanakan eksekuÂsi mati. "Eksekusi mati bukan sesuatu hal yang menyenangkan, tapi harus dilaksanakan. Saya tidak bisa menyampaikan terÂbuka di sini, kenapa kok belum lagi dilaksanakan eksekusi," kata Prasetyo di sela press conÂference penganugerahan geÂlar doktor honoris causa (HC) dari Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu kemarin.
Dia pun berjanji akan tetap melaksanakan eksekusi mati tersebut. "Eksekusi tetap dilaksanakan. Hanya, waktunya yang belum bisa saya jelaskan di sini karena banyak hal lain yang jadi pertimbangan kita," ucapnya.
Dalam kesempatan lain, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menganggap, tingginya peredaran narkoba saat ini patut diduga karena ada cukong besar mengendalikannya. Cukong ini berani meningkatkan operasi peredarannya karena dilindungi orang besar di republik ini.
"Peredaran narkoba ini meÂmang sudah sangat serius. Ketika kami rapat bersama Kepala BNN, Pak Buwas, sudah sinyalir mengenai peredaran narkotika di Indonesia ini. Sinyalemen yang disampaikan Pak Buwas kepada kami, (cukong) ini di-
back up orang besar," ucap politisi PDIP ini.
Siapa orang besar yang diÂmaksud? Masinton tidak menyeÂbutkannya secara detil. Menurut dia, dalam rapat tersebut, ada keterbatasan waktu di Komisi III sehingga para anggota tidak sempat mengeksplor siapa cuÂkong dan orang besar yang mengendalikan narkotika di negeri ini.
"Ada cukongnya, ada orang besarnya. Di samping punya uang besar, dia juga punya relasi ke mana-mana dan punya penÂgaruh cukup besar. Pokoknya, punya andil besar masukkan narkotika dan back up pereÂdarannya," katanya.
Makanya, tambah Masinton, kendati BNN banyak menangÂkap dan menindak peredaran, tetap saja penanganan narkoba tidak cukup efektif. Sebab, yang ditangkap aparat hanya bandar-banda kecil dan menengah. "Agar peredaran narkoba bisa diatasi dengan baik cukong beÂsarnya harus diselesaikan dulu. Makanya, harus diurai semua dan ini tidak bisa hanya menÂgandalkan BNN. Panglima TNI, Kapolri, dan stakeholders lainÂnya harus punya concern yang sama," tandasnya. ***
