Ketua DPR Bambang Soesatyo menginginkan industri pertahanan dalam negeri terus tumbuh dan berkembang.
Menurutnya, pertumbuhan industri pertahanan nasional tidak hanya akan membawa nilai tambah secara ekonomi, namun juga menaikkan posisi Indonesia ke dalam 10 besar negara dengan kekuatan militer terbesar.
Bamsoet, panggilan akrab Bambang, mengatakan, saat ini peringkat pertahanan Indonesia di posisi 14. Karena itu swasta juga perlu meningkatkan peran dalam industri pertahanan.
"Saya mendukung industri pertahanan yang dikelola pihak swasta bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bukan hanya dari segi kuantitasnya, melainkan juga dari nilai kualitas, sehingga tak kalah dari industri pertahanan luar negeri," tutur Bamsoet saat membuka Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) di Jakarta, Rabu (21/2).
Dalam acara yang dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu itu Bamsoet juga megatakan, BUMN strategis belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan alutsista nasional. Karena itu, legislator Golkar tersebut mendorong BUMN bisa bekerja sama dengan para pelaku industri pertahanan swasta dalam negeri.
"Jangan sedikit-sedikit impor. Melihat hasil karya alutsista karya anak bangsa yang dipamerkan ini, saya yakin industri pertahanan swasta kita sudah mampu memproduksi dengan kualitas yang baik. Kita harus percaya diri dengan kemampuan bangsa sendiri," ujar Bamsoet.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, DPR selalu berkomitmen memperkuat alutsista untuk memenuhi kebutuhan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Buktinya, anggaran pertahanan dalam APBN terus meningkat.
Anggaran pertahanan dalam APBN 2018 sudah mencapai Rp 107 triliun. Dari jumlah itu, Rp 15 triliun digunakan membeli alutsista.
Dengan anggaran yang cukup besar tersebut, Bamsoet menginginkan industri pertahanan dalam negeri agar ke depan lebih diutamakan. Berdasar informasiyang masuk ke Bamsoet, hampir 80 persen peralatan pertahanan nasional masih diimpor.
“Kalaupun ada yang dibuat di dalam negeri oleh BUM, terkadang juga hasil impor yang begitu sampai Indonesia diganti merknya. Ini juga tidak boleh terjadi. Kita jangan jadi bangsa yang membohongi diri sendiri," tegas politisi Golkar ini
.[wid]
