Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengadilan Perintahkan Narapidana Ini Hapus Tato Swastika

RABU, 21 FEBRUARI 2018 | 13:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pengadilan di wilayah Rusia Tengah Chuvashia telah memerintahkan seorang pria yang saat ini menjalani hukuman penjara untuk menghapus dua tato swastika dari dadanya.

Perintah ini dikeluarkan di bawah undang-undang yang melarang demonstrasi umum simbol yang digunakan oleh Nazi.

"Tato di tubuh narapidana memiliki kemiripan yang sangat mirip dengan simbol yang digunakan sebagai lambang negara di Nazi Jerman sehingga mudah membingungkan mereka. Pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut bersalah karena melakukan pelanggaran berat dan memerintahkannya untuk membayar denda 1.000 rubel. Pengadilan juga memerintahkan hukuman berupa penyitaan objek pelanggaran sipil berupa pemindahan tato oleh narapidana sendiri, "demikian bunyi putusan Pengadilan Negeri Cheboksary seperti dimuat Russia Today.


Pernyataan pengadilan tersebut juga menyebutkan bahwa keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan undang-undang
"On Immortalizing the Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War of 1941-45" yang memberi definisi hukum tentang simbol dan atribut Nazi sebagai bendera, lencana, seragam dan tanda khas lainnya yang digunakan oleh organisasi yang dikenali sebagai kriminal oleh Pengadilan Nuremberg tahun 1945.

Termasuk dalam undang-undang ini adalah ucapan dan penghormatan, serta reproduksi elemen-elemen ini dalam bentuk apapun.

Pengadilan Rusia sebelumnya telah berulang kali mengeluarkan putusan yang memerintahkan denda dan terkadang penangkapan sipil jangka pendek untuk demonstrasi publik terhadap tato ilegal. Namun keputusan terakhir tampaknya menjadi yang pertama di mana hakim tersebut memberi tahu narapidana tersebut untuk menghapus gambar yang dilarang itu dari tubuhnya. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya