Berita

Foto/Net

Bisnis

Bulog Ngotot Impor 281 Ribu Ton Beras Vietnam, Thailand & India

Awas, Ada Potensi Korupsi & Upeti
SELASA, 20 FEBRUARI 2018 | 08:52 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Meski menuai kecaman, Perum Bulog tetap ngotot melakukan impor beras sebanyak ratusan ribu ton. Perusahaan logistik pelat merah ini menargetkan, akhir Februari 2018 semua beras itu sudah tiba di titik pelabuhan yang telah ditentukan.

 Sekretaris Umum Perum Bulog Siti Kuwati mengung­kapkan, sampai saat ini beras masih dalam proses pengiriman. Jika tidak ada aral melintang, beras Bulog bakal tiba sebelum Maret 2018.

"Insya Allah sebelum Maret, karena tanggal 28 Februari harus sudah sampai semuanya," kata Siti kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.


Dari rencana awal akan mendatangkan sebanyak 500 ribu ton, belakangan target berubah drastis menjadi 281 ribu ton yang akan masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut sebagian sudah ada yang sampai ke Indonesia, tapi masih dalam proses bongkar. "Sekitar 70 ribu ton yang selesai proses bongkarnya," katanya.

Siti memastikan, kedatangan beras impor masih dalam per­jalanan dan ada yang dalam proses pengiriman dari negara asalnya. Untuk sementara, total realisasi impor beras baru men­capai 87.250 ton dari total beras yang akan diimpor sebanyak 281 ribu ton. Jumlah itu tidak akan dipangkas lagi mengingat rencana awal adalah 500 ribu ton. Meski menuai kecaman karena dikha­watirkan bakal merugikan petani, Bulog bergeming.

"Kali ini tidak berubah, kami tetap impor 281 ribu ton. Kami bisa mengirimkannya ke seluruh wilayah nanti kita lihat sesuai kebutuhan," jelas Siti.

Siti menegaskan, penugasan importasi beras terus berjalan berdasarkan risalah rapat koor­dinasi terbatas (rakortas) antar lembaga adalah importasi beras untuk keperluan umum. Sampai saat ini, telah ditandatangani kontrak dengan enam perusahaan dari Vietnam, Thailand dan In­dia, dengan total kuota impor sebanyak 281 ribu ton. Dengan rincian dari Vietnam 141 ribu ton, Thailand 120 ribu ton dan India 20 ribu ton.

Berdasarkan Surat Izin Impor Kementerian Perdagangan, beras impor tersebut harus sudah tiba di Indonesia paling lambat tang­gal 28 Februari 2018. Pelabuhan tujuan yang menjadi destinasi impor di antaranya, Belawan (Medan Sumut), Teluk Bayur (Padang Sumbar), Merak (Ci­legon Banten), Tanjung Wangi (Banyuwangi Jatim), Benoa (Denpasar Bali), dan Tenau (Ku­pang, NTT).

Bulog berharap, masyarakat bisa membeli beras dengan harga wajar. Jika masyarakat masih membeli dengan harga tinggi tapi impor sudah dilakukan, maka ada yang perlu dibenahi.

Ketua Umum Persatuan Peng­gilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengungkapkan, seka­rang ini harga beras masih mahal. Jauh dari keinginan masyarakat yang ingin harga beras murah. Di sejumlah pasar belum ada penu­runan harga beras di pasar.

"Pemenuhan kebutuhan pasar masih mengandalkan stok gu­dang sejak akhir tahun lalu, maka harganya juga belum kunjung turun," ucap bekas Dirut Bulog itu kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, tingginya harga beras saat ini juga disebab­kan belum meratanya panen raya. Baru beberapa tempat saja yang melakukan panen.

"Kemungkinan awal Maret baru panen raya dan berpengaruh kepada penurunan harga beras. Termasuk di daerah-daerah," kata Sutarto.

Pasokan dari sentra-sentra produksi beras di daerah juga tersendat akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari tera­khir. "Pekan ini harga belum juga berubah. Untuk harga gabah memang sudah menga­lami penurunan ya walau hanya sedikit, sekitar Rp100-Rp 300, tapi tidak mempengaruhi harga beras," tegas Sutarto.

Rawan Upeti


Ketua Umum FSP BUMN Arief Poyuono meminta KPK memantau kebijakan impor beras mulai dari proses tender dan penentuan pemenang tender. Menurutnya, impor beras ke Bu­log sangat rawan terjadi praktik kolusi, nepotisme dan upeti.

"Belajar dari impor gula Bulog yang berhasil diungkap KPK akan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Irman Gusman yang mengalihkan kuota impor gula dari Jakarta ke Sumatera Barat. Hal ini bisa ter­jadi pula nantinya dalam kasus kuota impor beras," katanya.

Menurutnya, banyak modus operandi dalam impor beras pada masa lalu untuk mendapatkan fee impor bagi oknum pe­jabat yang berhubungan dengan kuota impor beras serta proses tender impor berasnya.

"Biasanya ada bagian fee dari para pemenang tender kepada pejabat-pejabat yang menentu­kan dan memilih importir yang memenangkan tender impor be­ras tersebut," ungkapnya. ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya