Berita

Zulkifli Hasan/RMOL

Politik

Persatuan Indonesia Harus Dimaknai Sebagai Keadilan Ekonomi

SELASA, 20 FEBRUARI 2018 | 04:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa sila Persatuan Indonesia harus dimaknai sebagai keadilan ekonomi dari Sabang sampai Merauke.

"Persatuan Indonesia itu sejahtera semuanya. Distribusi kesejahteraan harus merata dari Sabang sampai Merauke. Jawa dan luar Jawa sama-sama merasa jadi Indonesia," kata dia saat menerima audiensi Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dan jajaran, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/2).

Zulkifli menceritakan pengalamannya ketika bertemu masyarakat Maluku yang mengeluh ketimpangan Jawa dan luar Jawa.


"Mereka tanya, Pak kita masih NKRI kan? Saya bilang kenapa? Di Jawa bioskop ada, gedung gedung tinggi, sedangkan kami ke toilet pun masih banyak yang ke laut dan ke hutan," ucapnya.

Zulkifli meminta BPH Migas bekerja serius wujudkan kedaulatan energi untuk rakyat. "Distribusi energi yang merata adalah jalan menuju sejahtera semuanya, tanpa kecuali," lanjutnya.

Apa yang diinginkan oleh Zulkifli itu sesuai dengan aspirasi yang dibawa BPH Migas. Menurut Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, lembaganya memang ingin mewujudkan keadilan sosial.

"Kami percaya dari MPR inilah nilai-nilai keadilan sosial bisa terwujud, apalagi Pak Zul juga terus interaksi dengan masyarakat. Salah satunya adalah perjuangan BBM satu harga," tutupnya. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya