SUARA Kritis Jangan Selalu Distigma Organisasi Papua Merdeka (OPM). Papua bagi sebagian masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai daerah yang terbelakang, daerah dengan orang-orang yang primitive kehidupannya atau stigma-stigma lain yang sering didengar.
Bukan rahasia juga bahwa Papua dianggap sebagai daerah 'buangan' bagi aparat pemerintah yang dianggap 'nakal'. Papua juga merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemahalan tertinggi di Indonesia. Papua juga memiliki gerakan separatis, OPM yang berusaha agar Papua bisa merdeka dan menjadi negara sendiri terlepas dari Indonesia.
Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menunjukkan komitmennya membangun Papua, salah satu daerah terkaya di Indonesia dari segi kepemilikan sumber daya alam, yang ironisnya juga adalah merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia.
Menurut Jokowi, daerah Papua dimana didalamnya ada provinsi Papua dan Propinsi Papua Barat adalah dua daerah yang sangat spesial. Sayangnya, dengan kekayaan alam yang sangat melimpah masih terjadi kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan. Kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ini yang selalu menjadi alasan bagi sekelompok kecil warga Papua untuk terus mengkampanyekan gerakan Papua Merdeka.
Dalam upaya untuk menjawab tantangan di atas, sekaligus memenangi hearts and minds dari orang Papua, Presiden Jokowi dan jajarannya menjadikan Papua sebagai prioritas pembangunan yang difokuskan pada mewujudkan konektivitas yang akan menurunkan kesenjangan ekonomi dan menghilangkan ketimpangan pembangunan.
Ada program pembuatan bandara di daerah-daerah terpencil, pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut, pembangunan jalan trans Papua bahkan Desember kemarin, Presiden Jokowi meresmikan program listrik desa bernilai lebih dari Rp1,2 trilyun.
Pertanyaannya, apakah semua program infrastruktur dan rekonstruksi ini mampu memenangi hearts and minds orang Papua, membuat mereka merasa sebagai bagian Indonesia, dan akhirnya menghilangkan impian orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia?
Untuk hal ini, jawabannya bisa ditemukan dari pembelajaran dari Afghanistan di atas. Pertama adalah Presiden Jokowi dan jajarannya harus menunjukkan garis demarkasi yang jelas antara masa lalu yang menjadi grievances orang Papua dan itikad baik ke masa depan.
Dari pengalaman prbadi beta yang sering mengunjungi Papua mulai tahun 2003-2014 dan telah melakukan beberapa assessment tentang Papua di Papua, grievances atau problem terpendam yang dirasakan orang Papua terhadap pemerintahan-pemerintahan sebelumnya adalah ketiadaan rasa bersalah terhadap apa yang dilakukan dan, atau terjadi di Papua.
Program-program yang dilakukan pemerintahan sebelumnya tidak pernah mengakui dan berdamai dengan masa lalu, lalu bersama memulai sesuatu yang baru dengan itikad yang baik pula.
Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu terlihat sebagai misi yang tidak pernah berubah, yaitu untuk menguasai sumber daya Papua demi kepentingan segelintir orang di luar Papua.
Kedua, Presiden Jokowi dan jajarannya harus meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dari orang Papua terhadap program-program yang dilakukannya. Sebagaimana yang terjadi di Afghanistan dimana puluhan milyar dolla sudah dihabiskan untuk program stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilitasi yang kehilangan rasa kepemilikan dari warga Afghanistan, pembangunan-pembangunan infrastruktur yang besar-besaran ini pun berpotensi tidak akan menghilangkan impian orang Papua untuk merdeka.
Orang Papua harus merasa sebagai subjek program dimaksud, bukan objek. Pengalaman dari program dana Otonomo khusus (Otsus) menunjukkan bagaimana besarnya dana yang dikucurkan ke Papua, melahirkan korupsi dan monopoli yang dilakukan segelintir penguasa saja. Hal yang sama yang terjadi di Afghanistan.
Ketiga, masih adanya persepsi instabilitas yang terjadi di Papua. Persepsi pasukan koalisi di Afghanistan adalah semua orang Afghanistan adalah pendukung Taliban.
Suka atau tidak, persepsi itu pun masih ada di Papua, dimana orang-orang Papua yang menyuarakan ketimpangan pembangunan masih terlalu sering dilabeli sebagai separatis dan, atau anggota atau simpatisan OPM terutama oleh apparat keamanan. Padahal di lain pihak, gerakan-gerakan ekstrim dengan interpretasi radikal syariat Islam termasuk HTI masih dibiarkan berkeliaran di Indonesia, termasuk menciptakan upaya-upaya memecah belah bangsa.
Di sisi lain, masih ada Rules of Engagements (RoE) pada TNI maupun Polri di Papua yang masih berpotensi menjadi spoiler yang bisa menggagalkan upaya Presiden Jokowi dan jajarannya memenangi hearts and minds dari orang Papua.
Untuk menghilangkan spoiler ini, maka yang dilakukan harus berpijak pada prinsip-prinsip profesionalitas, objektifitas dan berintegrasi. Pendekatan-pendekatan policing secara overt dibarengi operasi intelijen secara covert, akan mampu meningkatkan rasa percaya terhadap aparat keamanan, dan juga bisa menjadi garis demarkasi, antara pemerintahan dan kebijakan masa lalu dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan kebijakan berdasarkan itikad baik di masa depan.
Bila Presiden Jokowi memperhatikan tiga faktor di atas, itikad baik beliau tersebut akan mampu memenangi hearts and minds dari orang Papua yang akhirnya mampu menghilangkan grievances orang Papua terhadap Indonesia, dan meniadakan keinginan untuk merdeka dari Indonesia. Tapi jika ketiga faktor di atas tidak diperhatikan, upaya beliau tidak akan berhasil secara maksimal. Seperti pepatah:
Money can’t buy happiness. Habis
Alto Labetubun, putra kelahiran Kepulauan Kei, Maluku, menetap di Timur Tengah sejak 2009 ini kini tinggal di Iraq. Pekerja kemanusiaan sekaligus analis konflik dan konsultan keamanan yang sudah 17 tahun berkecimpung di dunia konflik dan krisis kemanusiaan di Indonesia maupun di Timur Tengah dan Afrika Utara ini adalah penerima beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) 2007 dan lulusan Master of International Studies dengan spesialisasi Peace and Conflict Resolution dari University of Queensland, Australia.
